Jakarta, BIZNEWS.ID - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjamin, komitmen pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif perempuan. Karenanya, Ma'ruf mengajak kepada semua pihak untuk bekerjasama mewujudkan komitmen tersebut.

"Kolaborasi harus lebih ditingkatkan, dari berbagai pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)," kata Ma’ruf saat menerima audiensi Komnas Perempuan melalui konferensi video, seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (18/11).

Menurut Ma'ruf, komitmen pemerintah terhadap perempuan dapat dilihat dari upaya memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Inventarisasi 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Selain itu, pemerintah saat ini tengah melakukan upaya berjalan terhadap penanganan kekerasan kepada perempuan di seluruh sektor.

"Pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan terkait terus berusaha melakukan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik di ranah personal, ranah publik, komunitas, maupun di dalam ranah negara,}" yakin Ma'ruf.

Ma'ruf meyakini, upaya dilakukan pemerintah saat ini akan dapat menjangkau perempuan di seluruh kawasan Indonesia. Namun demikian, masih diperlukan strategi khusus sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam kebijakan daerah.

"Kita meminta agar Komnas Perempuan dapat menyiapkan laporan rinci yang bisa dijadikan dasar telaah oleh instansi terkait, seperti dengan Menteri Dalam Negeri," katanya. Demikian merdeka.com

Photo : google image