Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Target tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 18 November 2021, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Tadi arahan Bapak Presiden terkait agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 targetnya adalah nol persen dan kemungkinan di tahun 2022 kita kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden.

Airlangga juga menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan pada tahun ini difokuskan pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah menetapkan sasaran prioritas sebanyak 212 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan berada di angka 3-3,5 persen.

“Di tahun 2023-2024 di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3 sampai 3 persen. Dan di 2024, kemiskinan ekstremnya adalah nol persen,” ungkap Airlangga seperti dikutip presidenri.go.id.

Selain itu, Airlangga turut menyampaikan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berkunjung ke tujuh provinsi prioritas untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga akan menjalankan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.

“Program yang didorong untuk tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu kali 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) dan ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes, dan ini penyesuaian PMK sedang disiapkan,” ucap Airlangga.

Program lainnya adalah program kartu sembako yang juga ditambah Rp300 ribu kali 3 bulan. Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini yang turut serta dalam rapat tersebut menyatakan bahwa jumlah sasaran program kartu sembako sekitar 1,4 juta sasaran dan akan dilaksanakan pada akhir atau awal Desember.

“Dan kemudian akan ada survei khusus (survei sosial ekonomi nasional atau susenas) kemiskinan bulan Desember,” tandas Airlangga.

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr