Jakarta, BIZNEWS.ID - Porsi peran perempuan di Indonesia semakin meningkat dengan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dimensi gender. Dimensi gender menjadi sangat penting karena bisa menjadi elemen yang sangat menentukan terhadap keberhasilan atau efektivitas dari suatu kebijakan pemerintah, yang salah satunya mengenai kebijakan penanganan Covid.

“Saya kira diskusi ini tepat waktu dan sangat relevan karena kita dapat melihat bahwa upaya untuk terus menutup kesenjangan gender juga menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam situasi Covid saat ini,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada acara Roundtable Indonesian Women and Girls yang diselenggarakan oleh IFC dan UN Women, Rabu (17/11) seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

Covid berpengaruh besar pada kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi perempuan. Pertama, Covid yang merupakan masalah kesehatan ini memberikan pengaruh yang asimetris terhadap perempuan karena sebagian besar pekerja medis di Indonesia seperti bidan dan perawat adalah perempuan. Kedua, dengan adanya kebijakan pembatasan aktivitas diluar rumah yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan manusia baik itu bekerja, belajar maupun beribadah harus dilakukan didalam rumah, maka ini tentu memberikan pengaruh kepada perempuan dalam kaitan tugasnya untuk mengurus rumah tangga.

“Jadi, bagaimana kebijakan publik seharusnya dapat dirancang agar mendapatkan kembali apa yang telah kita coba lakukan dalam melakukan pemberdayaan dan kemajuan ekonomi yang lebih inklusif, dan juga sekaligus menciptakan peluang pemulihan mengingat bahwa Covid benar-benar mengubah keadaan,” lanjut Menkeu.

Covid yang menyerang manusia ini akan berimplikasi secara langsung kepada kehidupan rumah tangga, baik itu karena pembatasan mobilitas yang mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang, maupun karena serangan virus itu sendiri yang menyebabkan seseorang sakit dan tidak dapat bekerja.

Maka, pelaksanaan vaksinasi menjadi kunci utama dalam menangani pandemi. Indonesia telah melakukan kemajuan besar dalam pelaksanaan program vaksinasi yang bisa menyentuh angka 1.6 juta dosis per hari. Prioritas pemberian vaksin ini juga dilakukan kepada para pedagang pasar tradisional dan pekerja sektor informal tradisional.

“Menariknya, jika dilihat dari mereka semuanya juga didominasi oleh perempuan.  Jadi pelaksanaan vaksinasi yang diprioritaskan bagi para pekerja yang melakukan aktivitas ekonomi masyarakat, ini terutama pada sektor informal, yang juga didominasi oleh perempuan,” kata Menkeu.

Selanjutnya, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat miskin yang merupakan salah satu program jaring pengaman sosial dalam menangani dampak Covid, juga didesain supaya para penerimanya adalah perempuan dalam rumah tangga tersebut.

“Tentu saja kita semua tahu bahwa hal ini tepat atau sesuai dalam dengan penelitian yang mengatakan bahwa jika wanita menerima transfer ini, maka mereka memikirkan keluarga dan anak-anak mereka terlebih dahulu  Jadi hal seperti ini  ada pada kebijakan berdimensi gender,” ujar Menkeu.

Di samping itu,  Indonesia juga memiliki langkah lain untuk memberikan dukungan bagi usaha ultra-mikro dan sangat kecil dari kegiatan ekonomi korporasi atau individu dimana juga melibatkan 98 persen lebih pekerja perempuan. Program Mekar yang memberikan akses permodalan khusus bagi perempuan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan pada dunia usaha.

“Kami berpikir dalam konteks ini, jika Anda berbicara tentang pemberdayaan perempuan maka program bantuan tunai untuk sembako dan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin yang dipadu dengan akses modal ultra-mikro ini, menurut saya ini bisa menjadi sangat ampuh,” jelas Menkeu.