Jakarta, BIZNEWS.ID - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap utang. Pasalnya, posisi utang Indonesia semakin membesar hingga mencapai USD 423 Miliar atau setara dengan Rp.6.026 Triliun hingga hari ini.

Syarief Hasan menyayangkan kenaikan utang Indoensia yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan, utang luar negeri Pemerintah pada Kuartal III-2021 sebesar USD 205,5 Miliar atau tumbuh 4,1%. Hal ini menunjukkan buruknya pengelolaan utang yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya utang luar negeri.

Ia juga mengingatkan, Bank Dunia (World Bank) sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. “Bank Dunia telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 dengan utang luar negeri yang telah mencapai lebih dari Rp.6.000 Triliun. Hal ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan utang.”, ungkapnya seperti dikutip mpr.go.id.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 42%. “Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik. Rasionya terus merangkak dari 37%, lalu 38,5%, dan kini telah mencapai 42%.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji Pemerintah. “Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara. Harunsya Pemerintah mengurangi proyek-proyek besar yang memakan dana besar dari utang namun tidak dinikmati oleh masyarakat kecil.”, ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menegaskan agar Pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. “Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60%. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik beberapa waktu mendatang, terutama karena tidak adanya itikad yang ditunjukkan oleh Pemerintah untuk mengurangi penggunaan utang dalam pembangunan infrastruktur yang kurang prioritas.”, jelas Syarief.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendesak Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan anggaran pada sektor-sektor yang mampu menguatkan ekonomi kerakyatan. “Pemerintah harus mengoptimalkan penguatan UMKM dan koperasi, bukan hanya industry dan usaha-usaha besar. Sebab, UMKM dan koperasi terbukti telah menjadi tulang punggung dan penyelamat ekonomi Indonesia.”, tutup Syarief.