Jakarta, BIZNEWS.ID - Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam ekonomi hijau (green economy). Untuk itu, pemerintah perlu mulai menata ekonomi hijau tersebut karena di masa depan negara-negara di dunia mulai meninggalkan barang-barang yang berasal dari energi fosil.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 November 2021.

“Di G20 omongan kita juga hanya itu-itu saja sudah, orang larinya ke sini semuanya, ke green economy, dan kita sadar kita memiliki kekuatan besar di ekonomi hijau ini. Oleh sebab itu, nanti bulan depan kita akan memulai membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang energinya dari green energy, dari Sungai Kayan,” jelas Jokowi seperti dikutip presidenri.go.id.

Potensi energi hidro atau (hydro power) yang dimiliki oleh Sungai Kayan diperkirakan bisa memproduksi 11-13 ribu megawatt. Selain Sungai Kayan, Indonesia juga memiliki lebih dari 4.400 sungai sedang dan sungai besar yang juga memiliki potensi untuk menghasilkan energi hijau.

“Sungai Mamberamo itu bisa kira-kira 24 ribu megawatt. Ini baru dua sungai. Kalau 4.400 sungai ini dilarikan ke hydro power, kita bisa bayangkan. Baru yang namanya _hydro power_,” imbuhnya.

Tak hanya lewat energi hidro, Indonesia juga memiliki energi hijau lainnya dalam bentuk geotermal atau energi panas bumi yang berpotensi menghasilkan 29 ribu megawatt. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki potensi energi dari angin dan arus bawah laut.

“Inilah kekuatan yang harus kita sadari dan segera kita manfaatkan untuk ke depan anak cucu kita. Kekuatan ini yang ingin kita siapkan dan sudah nanti di bulan depan ini kita akan mulai tadi Green Industrial Park, satu dulu. Begitu ini jalan, ini sudah mengantre, yang antre pengin masuk karena apa? Energinya hijau. Tapi butuh investasi yang sangat besar dan kita enggak punya kemampuan sehingga swasta silakan masuk,” paparnya.

Selain ekonomi hijau, Presiden Jokowi juga meminta agar ekosistem ekonomi digital disiapkan karena Indonesia juga memiliki potensi besar dalam ekonomi digital. Selain memiliki pasar yang besar, Indonesia hingga saat ini juga memiliki perusahaan rintisan atau start up sebanyak 2.229 perusahaan. Potensi ekonomi digital Indonesia hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih kurang USD124 miliar.

“Oleh sebab itu, ini juga harus disiapkan dan saya sudah berikan target dua tahun. Kalau lepas dua tahun, sudah kita keduluan oleh negara lain. Ini peta jalannya harus kita miliki. Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya, bagaimana menyiapkan pemerintahan yang juga digital, bagaimana menyiapkan setelah itu ekonomi digitalnya, kemudian masyarakat yang digital itu seperti apa sehingga muncul sebuah ekosistem besar digital economy,” ungkapnya.

Untuk mencapai semua itu tentu dibutuhkan kerja besar baik berupa pembangunan infrastruktur digital seperti fiber optik, satelit, base transceiver station atau BTS, dan sebagainya. Tak hanya itu, infrastruktur di sisi hilirnya juga perlu disiapkan, misalnya pusat data atau data center.

“Percaya saya, kita hanya punya waktu dua tahun menyiapkan ini, cepat-cepatan. Regulasi-regulasi kita yang terlambat terus, fintech sudah lari, regulasinya belum ada. Ini kerja-kerja dengan kecepatan ini yang kita perlukan,” imbuhnya.

Di samping infrastruktur, sisi sumber daya manusia (SDM) juga adalah faktor lain yang diperlukan untuk membangun ekosistem ekonomi digital. Untuk itu, Presiden mendorong agar digital leadership academy disiapkan dengan bekerja sama dengan beberapa universitas ternama, seperti Oxford, Harvard, dan sebagainya.

“Enggak mungkin kalau kita ingin cepat kemudian kita sendirian, enggak mungkin, sehingga segera kita harus yang namanya ekosistem digital itu betul-betul bisa terbentuk dan bisa segera kita jalankan,” tandasnya.

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr