Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting harus dilakukan secara menyeluruh di tiap desa. 

Menurutnya, tiap kabupaten yang memiliki masalah kemiskinan ekstrem dan stunting harus berupaya sungguh-sungguh dalam mengentaskannya. Hal itu disampaikannya saat meninjau kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Desa Gempol, Kecamatan Karang Jati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Jumat (10/2/2023).

"Kemiskinan ekstrem ini tidak boleh pilih-pilih lagi. Harus seluruh desa di Kabupaten Ngawi yang memiliki masalah kemiskinan ekstrem harus ditangani sungguh-sungguh," ujarnya.

Menko PMK menekankan, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting dari sisi pengurangan beban pengeluaran, penambahan pemasukan, maupun juga masalah lingkungan. Dia meminta pemanfaatan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting harus bisa dimaksimalkan.

"Untuk dana desa mohon digunakan semaksimal mungkin. Saya sudah minta ke pak Menteri Desa agar dana desa difokuskan kepada 3 hal, yaitu penanganan ketahanan pangan, penurunan stunting serendah mungkin, kemudian penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Ini sesuai dengan progran Kementerian Desa, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Jadi targetnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa stunting," imbuhnya seperti dikutip kemenkopkm.go.id.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir meminta agar setiap daerah yang memiliki masalah kemiskinan ekstrem di sisi lingkungan seperti sanitasi dan air bersih bisa diselesaikan dengan memanfaatkan program padat karya dana desa. Misalnya menggarap jamban untuk keluarga yang belum punya akses bisa dibangun dengan program padat karya. Kemudian, untuk masalah stunting bisa dengan melakukan program ketahanan pangan. 

"Saya harap supaya dana desa ini bisa digunakan dengan baik dan semestinya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Menko PMK berdialog dengan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kepala Desa Gempol Susilo, dan masyarakat Desa Gempol terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Didapatkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 Kabupaten Ngawi masih dialami oleh 12,3 ribu jiwa atau sekitar 4 ribuan KK. Kemudian, angka stunting di Kabupaten Ngawi berdasarkan SSGI pada tahun 2022 prevalensi stunting masih sebesar 28,5 persen.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Gempol untuk memenuhi gizi ibu dan bayi untuk mencegah stunting. Langkah yang dilakukan Desa Gempol di antaranya adalah dengan program ternak lele dan hasilnya dibagikan pada ibu hamil dan untuk pemenuhan gizi anak. Kemudian juga dilakukan pembagian ayam petelur pada keluarga rentan stunting, yang mana telurnya bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi anak.

"Secara umum langkah penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Kabupaten Ngawi ini sudah sangat baik," ucap Menko Muhadjir. 

Dalam kesempatan kunjungannya di Desa Gempol, Menko PMK juga berdialog dengan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa warga menceritakan bahwa mereka sudah mulai berdikari dan bangkit untuk mulai usaha. Kemudian, Menko PMK mengatakan, untuk warga yang sudah mulai berdikari supaya bisa didorong untuk mendapatkan bantuan modal usaha dan terus dikawal hingga mandiri

Kemudian untuk warga yang masih termasuk miskin terlebih ada yang stunting tapi hanya mendapatkan skema bantuan sosial dan BLT Desa, maka Muhadjir meminta  mereka bisa didata supaya bisa masuk ke dalam DTKS dan didaftarkan untuk bisa menjadi penerima PKH dan menjadi penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyalurkan bantuan sosial sembako dan bantuan modal usaha, dan bantuan pemenuhan gizi secara simbolis dari Kemensos untuk warga Desa Gempol.