Tangerang, BIZNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaksanakan kegiatan penanaman mangrove pada hari ini (3-3-2021) di Desa Tanjung Pasir, Tangerang Banten. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono, serta pejabat daerah provinsi Banten turut mendampingi Menko Luhut dalam acara tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara kick off rehabilitasi mangrove tahun 2021. Lokasi Kick Off penanaman mangrove secara nasional pada tahun 2021 berlokasi di kawasan Hutan Lindung, yang dikelola Perum Perhutani, tepatnya di wilayah KPH Banten, BKPH Serang, RPH Tangerang.

Areal seluas ± 168 Hektar ini dikelola bersama kelompok binaan Perhutani, LMDH Tanjung Tapas Jaya. Dalam sambutannya pada awal acara, Menko Luhut menyampaikan bahwa luas hutan mangrove Indonesia sebesar 3,31 juta hektar dan merupakan 20 persen dari luas mangrove dunia. Namun, teridentifikasi 600.000 hektar diantaranya kritis. Dengan demikian target rehabilitasi mangrove pertahun adalah seluas 150 ribu hektar dan program ini merupakan yang terbesar di dunia. “Simbolis penanaman mangrove ini menandakan bahwa mulai hari ini kita semua harus bergerak cepat untuk mengejar target rehabilitasi mangrove tahun ini seluas 150 ribu hektar,” tegas Menko Luhut.

Lebih lanjut disampaikan Menko Luhut bahwa mangrove memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama melindungi dari dampak perubahan iklim. Mangrove dapat menahan ombak besar karena angin kencang dan tsunami. Mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang besar dan daapt diperjualbelikan. Kawasan Mangrove juga dapat dinanfaatkan melalui pengembangan ekominawisata. Produk mangrove pun dapat diolah untuk dikonsumsi ataupun dijual sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat.

Kelebihan mangrove lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan karbon 4 kali lebih besar dari hutan tropis lainnya. “Hutan di Indonesia termasuk mangrove mampu menyimpan karbon sekitar 75% dari rata-rata simpanan karbon dunia, dan itu bisa kita perjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan negara, asalkan mangrove ini dijaga dengan baik” ujar Menteri Luhut dalam sambutan terakhirnya.

Presiden Joko Widodo sangat memerhatikan masalah lingkungan dan telah menetapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Perpres Nomor 120/2020 untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi serta meminta Menteri Luhut untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait antara lain KLHK, KKP, dan Kemendes PDTT serta mendorong pihak non pemerintah untuk dapat menyelesaikan rehabilitasi lahan kritis mangrove di seluruh provinsi selama 4 tahun kedepan dengan mengacu kepada one map mangrove nasional.

Kepala BRGM, Hartono dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan lembaga yang dipimpinnya untuk melaksanakan tugas percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Ditambahkan bahwa rehabilitasi mangrove harus dilakukan secara inklusif dan melibatkan semua pihak. BRGM juga telah membangun komunikasi dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan dan lembaga-lembaga donor, disamping persiapan teknis dan kelembagaan. Sebelumnya Menteri Luhut juga menyampaikan tengah memiliki kerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab dan Jerman terkait program pengembangan mangrove.

Rehabilitasi mangrove telah dilakukan Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak beberapa tahun lalu. Pembinaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan oleh masyarakat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK dan KKP. Upaya besar-besaran penanaman mangrove dalam waktu singkat sampai dengan 2024 sejalan dengan visi pembangunan Presiden Jokowi, untuk pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan membangun seraya memulihkan lingkungan. Bukan tugas yang mudah tapi bisa dilakukan.

Salah satu program rehabilitasi mangrove adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi menjelang akhir tahun 2020 dalam rangka membantu terpuruknya ekonomi masyarakat karena Covid-19. Merujuk kepada keberhasilan PEN 2020, maka pemerintah kembali mencanangkan program PEN 2021 dengan merehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 85.000 Ha dan melibatkan lebih dari 200.000 orang.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan bahwa program rehabilitasi mangrove ini harus dilaksanakan secara terintergrasi. “Kami juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak baik pemerintah, lembaga non pemerintah termasuk BUMN, swasta dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara mangrove untuk Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya. Demikian maritim.go.id