Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah telah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) sebagai upaya menangani Covid-19. Selain dibutuhkan kerja sama pemerintah dan masyarakat, percepatan penyaluran dana desa (DD) diyakini mampu mendukung pelaksanaan PPKM terutama di desa.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian mengatakan bahwa penyaluran DD dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahun 2021 harus segera dilaksanakan.

"Hal itu penting untuk  mendukung pelaksanakan PPKM Mikro Desa sesuai amanat Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020, Instruksi Menteri Desa No 1 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021," ujarnya saat Rapat Koordinasi Teknis Perkembangan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Pelaksanaan PPKM Mikro di desa pada Jum’at (26/2).

Pelaksanaan penyaluran DD dan BLT DD pada awal tahun 2021 khususnya pada bulan Januari dan Februari sudah berlangsung. Penyaluran Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan BLT DD dan mendukung PPKM Mikro di Desa.

"Pada tahap I DD sudah tersalurkan sebesar Rp3,35 triliun di 11.530 desa. Sedangkan untuk BLT DD pada tahap I (Januari) sudah tersalur sebesar Rp182,16 miliar di 8.855 desa dan tahap II sebesar Rp39,78 miliar di 1.936 desa," jelas Herbert.

Pada kesempatan tersebut, Jamiat Aries dari Direktorat Data Transfer Umum Kementerian Keuangan menyampaikan DD tahun anggaran 2021 di earmark untuk BLT DD dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan desa.

"Dalam penanganan pandemi covid 19 desa wajib melaksanakan refocusing minimal 8% dari pagu anggaran Dd yang dimiliki untuk BLT DD," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfi Latief menyebutkan penyerapan DD tahun 2021 khususnya di lokasi PPKM Mikro Desa per tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp1,96 triliun (8%) dan telah disalurkan ke 6.507 desa dari total 22.119 desa di 6 Provinsi yang melaksanakan PPKM mikro desa.

Sedangkan, penyaluran BLT DD secara nasional per 25 Februari 2021 sudah tersalur selama dua bulan (Januari dan Februari) dan disalurkan pada 8.639 desa dengan total nilai sebesar Rp217,55 miliar.

BPKP yang diwakili oleh Marselina selaku pejabat fungsional auditor menyatakan bahwa BPKP telah menyusun petunjuk pelaksanaan atas evaluasi PPKM mikro tingkat desa. Identifikasi risiko perlu dilakukan terhadap risiko perencanaan, risiko penganggaran, risiko pelaksanaan, hingga risiko akuntabilitas diharapkan dari setiap risiko dapat diidentifikasi penyebab beserta mitigasinya.

Sementara itu Kemendagri mengungkap telah melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan PPKM Mikro yaitu menerbitkan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021, menerbitkan Instruksi Mendagri No 4 tahun 2021, menerbitkan Surat Mendagri No 443/0691/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19.

Mengakhiri diskusi, Herbert Siagian berharap dengan adanya PPKM Mikro pembangunan desa dengan dukungan DD dapat lebih efektif dan lebih baik.

"Di lain sisi juga dibutuhkan pembahasan secara lebih teknis terkait penggunaan DD untuk operasional posko desa dan honorarium relawan (penyebutan lain dari relawan)," tutupnya. Demikian kemenkopmk.go.id