Jakarta, BIZNEWS.ID - Beberapa cara dilakukan pemerintah di seluruh dunia, bisnis swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan masyarakat umum dapat adalah terlibat dalam penyelenggaraan aksi antikorupsi.

Anda bisa membuat kegiatan kreatif, melaporkan insiden korupsi, menggunakan logo antikorupsi PBB pada publikasi, dan menyebarkan pesan melalui media sosial seperti Twitter dan Facebook.

Sejumlah orang memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia dengan membantu orang-orang miskin terdampak korupsi di negaranya. Korupsi adalah fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara, demikian dilansir laman resmi PBB.

Korupsi merusak institusi demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintah.

Korupsi menyerang fondasi lembaga demokrasi dengan mendistorsi proses pemilu, melanggar aturan hukum, dan menciptakan masalah birokrasi yang satu-satunya alasan keberadaannya adalah meminta suap.

Pembangunan ekonomi terhambat karena investasi langsung asing tidak dianjurkan dan usaha kecil di dalam negeri sering kali merasa tidak mungkin untuk mengatasi "biaya awal" yang diperlukan karena korupsi.

Pada tanggal 31 Oktober 2003, Sidang Umum menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi dan meminta Sekretaris Jenderal menunjuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) sebagai sekretariat untuk Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi (resolusi 58/4).

Majelis juga menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia, untuk meningkatkan kesadaran akan korupsi dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. Konvensi mulai berlaku pada bulan Desember 2005.

Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media dan warga di seluruh dunia bekerja sama untuk memerangi kejahatan ini. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) berada di garis depan dalam upaya ini.

Baru-baru ini juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang para tokoh agama, akademisi, pegiat antikorupsi, dan para mantan Pimpinan KPK melalui kegiatan "KPK Mendengar" untuk menyerap aspirasi terkait strategi pemberantasan korupsi.

"Melalui kegiatan 'KPK Mendengar', Pimpinan, Dewan Pengawas dan Struktural KPK mendengarkan aspirasi dan harapan publik terhadap KPK yang akan menjadi masukan sekaligus evaluasi bagaimana perjalanan KPK selama ini, dan apa strategi pemberantasan korupsi ke depannya agar lebih tepat sasaran," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, 8 Desember 2020.

Ia mengatakan para tokoh agama memberikan saran untuk penguatan pendidikan karakter dan perubahan sistem pendidikan sebagai salah satu cara untuk pencegahan korupsi.

Selain itu, mereka juga memberikan saran mengenai penguatan nilai-nilai dalam keluarga juga menjadi perhatian untuk menjaga moralitas publik.

Sementara itu, kata Ali, para mantan Pimpinan KPK memberikan apresiasi atas kerja KPK sekaligus memberikan masukan untuk kemajuan penanganan kasus korupsi yang akan dilakukan di masa mendatang.

"Menurut para mantan pimpinan, KPK harus mengejar kemajuan teknologi untuk mendukung kerja penindakan, mengingat modus korupsi yang juga semakin beragam," kata dia. Demikian Pikiran Rakyat

Photo : google image