Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meyakini kehadiran sistem Surebro! (Surveilance, Response, dan Broadcast) yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf mampu menanggulangi isu-isu yang memicu krisis kepariwisataan secara cepat dan akurat.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan keynote speech secara daring dalam webinar Sistem Terpadu Manajemen Komunikasi Krisis di Sektor Parekraf, Jakarta, (25/10/2023).
Dalam webinar Sistem Terpadu Manajemen Komunikasi Krisis di Sektor Parekraf, Rabu (25/10/2023), Sandiaga mengatakan bisnis pariwisata adalah bisnis reputasi yang dirasakan oleh wisatawan melalui persepsi penginderaan. Sehingga, ketika reputasi tersebut terganggu oleh suatu hal yang kurang sesuai dengan persepsi wisatawan, maka hal tersebut akan memicu terjadinya krisis kepariwisataan.
"Krisis reputasi adalah pintu awal ancaman krisis kepariwisataan. Jika ada berita buruk yang menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan seperti saat pandemi, ini harus segera kita atasi," kata Sandiaga seperti dikutip kemenparekraf.go.id.
Salah satu upaya mencegah terjadinya krisis tersebut, lanjut Sandiaga, adalah komunikasi yang strategis yang mampu mengurangi dampak negatif dari krisis kepariwisataan dan meredam kegelisahan berbagai pihak, terutama wisatawan dan pelaku parekraf. Untuk itu, kehadiran sistem Surebro! yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf diyakini mampu menanggulangi dampak dari krisis kepariwisataan seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.
"Ini tentunya akan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan narasi yang baik di tingkat pariwisata daerah sehingga (krisis) ini bisa ditangani bersama-sama," katanya.
Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani menambahkan sektor parekraf sangat rentan dipengaruhi oleh krisis yang bisa berdampak pada sisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu ada penanggulangan krisis yang holistik dengan mengedepankan komunikasi yang efektif yang melibatkan banyak elemen dan komponen.
Sebab, sistem terpadu manajemen komunikasi krisis ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemangku kepentingan parekraf serta dinas pariwisata dan kementerian/lembaga sebagai kontributor informasi resmi.
"Komunikasi yang efektif adalah salah satu sumber daya terpenting dalam mengelola krisis. Komunikasi harus dilakukan dalam semua tahapan krisis, yaitu sebelum, pada saat,dan setelah krisis. Melalui komunikasi krisis yang efektif, kita dapat memahami risiko yang kita hadapi; memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan cepat; serta meredam peredaran disinformasi dan misinformasi yang dapat memperburuk kondisi krisis," ungkap Giri.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menjelaskan Sistem Manajamen Terpadu Komunikasi Krisis Surebro! adalah terobosan baru untuk organisasi Kemenparekraf yang memiliki lima nilai inovasi yaitu terciptanya sistem manajemen yang terpadu, kebaharuan, penyesuaian pada struktur organisasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Kemenparekraf.
Pemanfaatan sistem Surebro! dalam menanggulangi krisis kepariwisataan dilakukan melalui tiga langkah, yaitu:
1. Surveilance, dengan melihat sentimen publik melalui crisis detection analysis (CDA) dan media monitoring. Selanjutnya, potensi-potensi tersebut dikategorikan menjadi tiga dampak terhadap sektor parekraf, yaitu rendah (low), menengah (medium), dan tinggi (high).
2. Response, dengan strategi asesmen risiko krisis, tindakan pada 15 menit, 30 menit, dan satu jam pertama, serta tindakan ketika krisis berlanjut sampai pada penyiapan press release.
3. Broadcast, dengan amplifikasi pada owned media dan paid media Kemenparekraf, PR-ing, dan Forum Manajemen Krisis Parekraf daerah
"Salah satu produk monitoring yang kami miliki di komunikasi krisis adalah Crisis Detection Analysis. Jadi ini adalah pemantauan kami terhadap isu-isu di sektor parekraf dan yang kami deteksi potensi krisisnya ke depannya dan kemudian kami mitigasi sejak dini sebelum isu tersebut semakin besar dengan menyusun rekomendasi tindak lanjut manajemen komunikasi krisis dengan output seperti standby statement, press release, infografis, maupun poster," ujar Dewi.
Webinar ini juga dihadiri secara daring oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
LEAVE A REPLY