Jakarta, BIZNEWS.ID - Presiden Joko Widodo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pihak dapat menjaga situasi agar tetap kondusif di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.

“Di Provinsi Maluku Utara, dengan adanya industri tambang di sini yang sudah masuk dari mentah ke smelter, pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, saya pastikan itu,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu, 28 September 2022.

“Ini yang harus dijaga terus, kondusivitas setiap kabupaten, kota, maupun provinsi karena di sini mungkin—saya belum membandingkan dengan provinsi lain—menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” imbuhnya seperti dikutip presidenri.go.id.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia Agustus 2022, perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode triwulan II 2022, bersama dengan Papua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua, serta Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga.

Presiden pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari geliat ekonomi masyarakat di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Rakyat Jailolo yang ia kunjungi.

“Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya seperti apa, tetapi kalau melihat daerah di pasar seperti ini, ya saya kira hampir mirip-mirip sama, rata-rata ya tapi pasti di atas (persentase) nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan bahwa salah satu tujuan ia melakukan kunjungan kerja ke daerah adalah untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di daerah tersebut, termasuk belum adanya jalan nasional di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur serupa.

“Ya, negara ini dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali, 514 kabupaten/kota yang semuanya ada pulau terpencil, di sebelah barat misalnya Nias, Simeulue, Pulau Mentawai, dan juga yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah timur juga kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya, itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah? Untuk memastikan hal-hal yang tadi Saudara-saudara tanyakan, seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya,” tandasnya.

Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev