Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah Indonesiaberupaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri nasional dengan turut memperhatikan prinsip keberlanjutan (sutainability). Langkah strategis ini sesuai dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Beberapa kebijakan yang mendukung isu keberlanjutan tersebut, antara lain Indonesia terus mendorong transformasi ekonomi linier ke ekonomi sirkular khususnya untuk sektor manufaktur. “Hal ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan sumber daya, regenerasi sumber bahan baku, dan menggali potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Selasa (27/9).

Di samping itu, Indonesia tengah menyiapkan diri sebagai pelopor mobilitas hijau melalui kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem pengembangan industri kendaraan listrik, serta Indonesia sedang menginisiasi pendekatan Eco-Industrial Park dalam meningkatkan produktivitas sumber daya dan meningkatkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial bisnis.

“Indonesia juga mengembangkan energi baru terbarukan melalui industri kelapa sawit, dan program-program lainnya,” sebut Eko. Pelaksanaan program-program tersebut didukung juga dengan berbagai kebijakan pendukung lainnya, seperti fasilitasi dan insentif fiskal dan nonfiskal, pengembangan sumber daya manusia industri, serta pembangunan infrastruktur.

Menurut Eko, kebijakan itu perlu dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak, seperti Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta selaku perwakilan Pemerintah Jepang di Indonesia. Pada beberapa waktu lalu, Ditjen KPAII Kemenperin dan JETRO menggelar kegiatan Green Business Matching 2022 di Jakarta.

President Director of Japanese External Trade Organization (JETRO) Takahashi Masakazu menyampaikan bahwa masalah perubahan iklim merupakan isu penting yang tidak dapat dihindari oleh industri di berbagai negara di dunia. “Sebagai upaya mendukung dekarbonisasi global, Pemerintah Jepang bersama dengan perusahaan Jepang di Indonesia akan mempertimbangkan pelaksanaan beberapa program-program baru, meliputi upaya transisi menuju netralitas karbon, ekonomi sirkular, daur naik (upcycle) yang melebihi daur ulang, dan GX (transformasi hijau),” paparnya.

Masakazu menambahkan, beberapa usulan kebijakan terhadap Pemerintah Indonesia, di antaranya persiapan lingkungan investasi untuk dekarbonisasi (pembebanan biaya, sistem regulasi, dan sebagainya), pemberian insentif terhadap perusahaan yang melakukan upaya dekarbonisasi, persiapan infrastruktur terkait untuk dekarbonisasi, serta memprioritaskan evaluasi berdasarkan life cycle assessment (LCA) dan mendorong 3R (reduce, recycle, reuse) terhadap limbah, serta memanfaatkan teknologi digital.