Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah terus memperkuat upaya kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus menjelang dan saat peringatan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau yang dimungkinkan jatuh pada 20 Juli mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabarkan bahwa ada beberapa rekomendasi kepada masing-masing pihak untuk dapat melakukan langkah efektif di dalam upaya penegakan aturan di lapangan.

"Saya kira apa yang akan kita lakukan ini sangat penting agar target penyebaran Covid-19 bisa berkurang di bawah 10 ribu perhari seperti sebelumnya. Karena kita tahu, perhari ini saja angkanya melonjak sangat signifikan di atas 25 ribu dan angka kematian kita juga sudah di atas 50 ribu untuk Indonesia," ujarnya saat Rapat Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali dan Pelaksanaan Idul Adha 1442 H, Sabtu (3/7) seperti dikutip kemenkopmk.go.id

Salah satu yang perlu menjadi perhatian, menurut Menko PMK, yaitu pentingnya menambah jumlah tracer. Jumlah tracer dalam dua bulan ke belakang baru sebanyak 5 ribu untuk seluruh Indonesia.

"Kemenkes dan TNI/Polri sebenarnya sudah mengambil langkah, tapi itu kan surveillance. Kita peru tracer yang memang dari tenaga medis. Meskipun peran Babinkamtibmas dan Satpol Pp juga harus karena kadang-kadang diperlukan tindakan koersif apalagi saat PPKM Darurat sekarang ini," ucapnya.

Lebih lanjut, uuntuk penguatan PPKM Darurat, Kemenko PMK mengusulkan terkait penguatan Satgas Covid-19 hingga di tingkat desa dan kelurahan dan bahkan tingkat RW/ RT, Perlunya gerakan memakai masker dan sedekah masker utk penguatan prokes dasar bagi masyarakat yg sdh mulai abai, pengawalan penjualan obat-obatan sesuai HET, percepatan vaksinasi, penanganan berita hoaks, serta penanganan public panic.

Sementara itu, berkaca dari Idul Adha tahun lalu, Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah melaporkan bahwa kenaikan kasus terjadi mulai H-3 hingga H-1. Hanya, puncak lonjakan kasus yaitu pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 sampai 57%.

Ia menyebut hal itu terjadi di 31 provinsi terutama dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Walhasil, potensi penularan menjadi sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap aktivitas dan mobilitas dari masyarakat.

"Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia. Pemantauan hingga ke level RT kemudian kolaborasi menjadi sangat penting," tuturnya.

*PPKM, Tak Serta Merta Turun*

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mempertegas PPKM Darurat sebagai salah satu instrumen penting melihat lonjakan kasus yang eksponensial, terutama akibat masuknya varian baru Delta dari India. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat tidak akan serta merta langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di lapangan.

"Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM Darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang. Sekarang masih akan terus naik dan tentu kita antisipasi," jelasnya.

Ia pun menekankan agar masyarakat dapat membatasi mobilitas termasuk menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha. Selain itu, dengan menambah jumlah testing juga diharapkan positivity rate bisa kurang dari 10% serta target jumlah tracing bisa mencapai 15 kontak erat per-1 kasus.

"Berbagai upaya terus kita lakukan, termasuk meningkatkan jumlah vaksinasi. Mudah-mudahan pada akhir masa term yang sekarang PPKM Darurat sampai 20 Juli ini kita akan bisa mencapai apa yang telah ditargetkan," tandas Wamenkes.

Pada rapat tersebut, hadir Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, ASOPS Kapolri Imam S, Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, perwakilan BUMN, Satgas Penanganan Covid-19, relawan, dan Bio Farma.