Jakarta, BIZNEWS.ID - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bakal melaunching program e-katalog bagi UMKM mulai tanggal 2 Juli mendatang. Upaya ini dilakukan guna mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi virus corona.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sebenarnya program tersebut telah berjalan. Namun, nilainya baru berkisar Rp 18 triliun dari potensi belanja barang dan jasa Kementerian dan Lembaga sebanyak Rp 318 triliun.

"Mungkin tanggal 2 Juli akan kami launching. Sekarang sedang dalam tahap persiapan, saya kira secara bertahap nanti akan kami bantu UMKM yang produk-produknya dimasukan dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  sehingga nanti dalam pengadaannya tidak harus lewat tender," kata Teten dalam diskusi daring Katadata Insight Center bertajuk 'Kebangkitan UMKM di Era Pandemi Covid-19' di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Seluruh UMKM yang berniat untuk menjual produknya baik dalam bentuk barang dan jasa dapat menghubungi Kementerian Koperasi. Setelah itu, petugas dari kementerian bakal membantu membuatkan akun pada e-katalog tersebut agar produknya masuk dalam daftar pengadaan belanja pemerintah.

Adapun pengadaan belanja barang dan jasa melalui LKPP akan dilakukan secara langsung. "Belanja langsung akan dilakukan dengan nilai antara Rp 10 juta hingga Rp 1 miliar, kepada teman-teman UMKM yang punya produk mau dijual kepada pemerintah segera bisa menghubungi kami," kata dia.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan daya saing UMKM di platform digital. Berdasarkan catatan Teten, tingkat keberhasilan UMKM menjual produknya di platform digital hanya berkisar 4%-10%. Hal ini disebabkan minimnya edukasi kepada pengusaha kecil mengenai tata cara penjualan secara daring.

Dia mengatakan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan sangat berat memulihkan bisnis UMKM di tengah pandemi corona yang memerlukan inovasi dan perubahan strategi bisnis. "Tingkat keberhasilan UMKM pada e-commerce hanya 4%-10% yang bisa bertahan, saya kira kondisi ini cukup berat dan perlu ada upaya-upaya untuk terus melakukan edukasi kepada para pelaku UMKM," kata Teten.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Katadata Insight Center, UMKM seringkali mengalami kendala saat menjalankan usaha menggunakan teknologi digital.

Tantangan itu di antaranya belum adanya kemampuan menggunakan internet  sebesar 34%, kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online sebesar 23,8%, pegawai tak siap  sebesar 19,9%, infrastruktur tidak layak sebesar 18,4%, dana kurang memadai sebesar 9,7%, dan banyaknya pesaing sebesar 3,4%.

Survei tersebut dilakukan terhadap 206 responden UMKM di lima kategori usaha. Mereka berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian besar UMKM ini memiliki skala usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta per tahun.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa 82,9% UMKM terpukul pandemi Covid-19. Hanya, 5,9% yang penjualannya positif selama krisis kesehatan saat ini. 

Sebelum ada pandemi, hampir seluruh UMKM dalam kondisi cukup baik. "Kini, 56,8% di antaranya dalam kondisi buruk. Hanya 14,1% yang masih berada pada situasi yang baik,” demikian isi survei KIC dikutip Jumat (26/6).

Bahkan, 63,9% dari UMKM yang terpukul corona, omzetnya turun lebih dari 30%. Sedangkan dari UMKM yang terdampak corona, hanya 3,8% yang omzetnya meningkat. Demikian katadata

Photo : google image