Jakarta, BIZNEWS.ID – Berkomunikasi di masa pandemi membutuhkan strategi dan kiat tersendiri karena tantangannya semakin besar. Tantangan ini perlu dipahami oleh humas pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi publik yang tepat.

“Begitu banyak hal yang perlu disampaikan oleh pemerintah membuat para humas di kementerian/lembaga harus selalu kreatif sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka acara webinar dalam rangka Hari Pers Nasional, Kamis (17/02).

Humas pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, bekerja cepat, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, mereka juga harus dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Rini menyampaikan pihaknya telah melakukan survei persepsi masyarakat terhadap Kementerian PANRB pada September 2021 lalu, dimana responden survei terdiri dari ASN, wartawan, dan masyarakat umum. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan feeling thermometer Kementerian PANRB adalah 8,42 (sangat baik), dimana ASN dan masyarakat umum memberi penilaian di atas 8,0, sedangkan wartawan sebesar 6,8.

Kelompok responden ASN dan masyarakat umum memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian PANRB karena dinilai telah menyediakan wadah aspirasi yang memadai bagi ASN dan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang Kementerian PANRB. Sementara itu, responden dari kalangan wartawan menilai lebih rendah karena kurangnya pemenuhan kebutuhan media pada aspek ketersediaan informasi dan keterbukaan akses, khususnya selama masa pandemi.

Atas dasar survei tersebut, Kementerian PANRB mengevaluasi diri dan akan terus memperbaiki komunikasi publik. “Webinar ini dapat menjadi momentum dan langkah awal bagi Kementerian PANRB untuk memperbaiki dan meningkatkan strategi komunikasi kepada masyarakat dan mitra media. Lebih dari itu, hubungan yang terjalin dengan stakeholder dapat berjalan dengan baik sehingga engagement yang terbentuk akan kuat. Pada akhirnya, citra dan kepercayaan terhadap Kementerian PANRB akan meningkat,” pungkasnya seperti dikutip menpan.go.id.

Webinar diisi oleh narasumber mumpuni di bidang komunikasi dari sisi pemerintah dan media. Mereka adalah Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) Prita Laura dan Pemimpin Redaksi BeritaSatu ME. Aditya Laksmana Yudha.

Pada kesempatan tersebut, Lulu sapaan akrab Prita Laura, menekankan bahwa kecepatan adalah hal yang penting dan harus diperhatikan pada era digital. Sebuah berita dibuat tidak lagi terbatas pada wawancara dengan narasumber, melainkan sebuah status atau unggahan pada media sosial dapat menjadi sebuah berita. Maka dari itu penting bagi humas pemerintah merespon sebuah pemberitaan, terutama yang menyangkut isu masing-masing instansi pemerintah dengan cepat.

“Tantangan komunikasi di era digital adalah kecepatan dan ketepatan mengisi ruang publik. Misalnya dalam penyusunan narasi yang akan dijadikan rilis dari sebuah kebijakan pemerintah. Untuk membuat narasinya saja harus melewati segala macam tahapan persetujuan yang berjenjang membuat narasinya terlambat dikeluarkan,” ungkapnya.

Selain kecepatan, hal yang mempengaruhi perubahan komunikasi di era digital diantaranya gaya komunikasi bahasa. Gaya komunikasi yang lebih terbuka dan lebih informal serta penggunaan bahasa tidak lagi cenderung kaku, melainkan santai namun lugas dan kekinian agar dapat dipahami oleh publik.

Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi BeritaSatu ME. Aditya Laksmana Yudha menyatakan penyebaran Covid-19 yang terjadi juga berlangsung di tengah era disrupsi informasi digital, yang secara tidak langsung melahirkan media 4.0 dengan karakter yang berbeda dari sebelumnya. Karakter media 4.0 salah satunya adalah informasi tanpa batas ruang dan waktu, dimana semua orang dapat dipertemukan kapan saja dan dimana saja. Karakter jurnalis juga sangat dinamis yang menuntut segala sesuatu komprehensif dan transparan," imbuhnya.

Karakter selanjutnya adalah fenomena customer behavior, bahwa saat ini pesan tidak lagi dimonopoli media mainstream, namun ada media alternatif yakni media sosial. “Hal ini menjadi persoalan terutama bagi kami di media, karena persaingannya lebih ketat. Dulu kami bersaing sesama media massa, sesama industri pers, namun sekarang sudah bersaing dengan content creator,” jelasnya.

Seluruh ASN merupakan media penyampaian berbagai kebijakan pemerintah. ASN didorong untuk ikut serta menyampaikan informasi dari pemerintah dengan kreatif namun dengan memperhatikan etika bermedia sosial.

Informasi yang diberikan kepada khalayak harus lengkap dan komprehensif berbasis data (evidence based). Dalam penetapan sebuah kebijakan, perlu juga dipersiapkan informasi lengkap mengenai latar belakang dan tujuan sebuah kebijakan dikeluarkan, serta dampak yang akan terjadi di masyarakat.