Jakarta, BIZNEWS.ID - Era globalisasi menghadirkan tantangan bagi seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai sektor kehidupan masyarakat pun dituntut untuk dapat terus teraktualisasi dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk meningkatkan sektor-sektor ini agar mampu berkembang ke arah yang lebih baik.

“Peran berbagai pihak, termasuk Rabithah Alawiyah, dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang mampu bersaing secara global,” tegas Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah Periode 2021-2026 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (16/02/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu cara konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan SDM ahli serta mendorong sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan output yang nyata, tidak hanya di atas kertas.

“Pemerintah ingin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang berorientasi keadilan dan inklusif. Untuk itu, diperlukan banyak ahli di bidang tersebut,” ujarnya seperti dikutip Kominfo.go.id.

“Lembaga pendidikan dan pemerintah harus bersinergi untuk turut serta menyumbangkan pemikiran dalam memajukan ekonomi syariah, misalnya, terkait pengembangan jaminan produk halal,” tutur Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan, bahwa sebagai negara yang majemuk, Indonesia rentan dengan aliran-aliran ekstremisme yang menganggap paham diluar kepercayaannya merupakan hal yang salah. Oleh sebab itu, para ulama diharapkan dapat terus menyosialisasikan paham moderat (washatiyah) di tengah masyarakat agar kerukunan antarumat beragama dapat terjaga.

“Saya berharap para ulama dalam berdakwah dilakukan atas dasar prinsip kemaslahatan,” imbau Wapres.

“Negara Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saya optimis bahwa kita dapat menjadi panutan dunia sebagai negara yang damai, sejahtera dalam kondisi multi kultural dan multi agama,” jelasnya. 

Sinergitas

Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia memberikan perubahan pada pola hidup masyarakat. Beberapa kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya pada bidang ekonomi dan kesehatan, menuntut adanya empati dan gotong royong dalam upaya membangkitkan semangat antarsesama. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang belum mereda. 

“Kita ini membangun kemaslahatan. Pemerintah itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi-organisasi yang sudah terbangun dengan baik,” ucap Wapres.

Menurut Wapres terdapat perbedaan cara atau metode bagi setiap lembaga dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Namun, hal tersebut bukanlah suatu penghambat dalam mencapai tujuan bersama. 

“Jadi, apa yang dilakukan pemerintah itu terkait kemaslahatan. Walaupun terkadang ada sedikit berbeda cara, tetapi apapun caranya itu menyangkut kemaslahatan,” jelasnya. 

Wapres mendorong adanya kerja sama antarlembaga, khususnya bagi organisasi masyarakat, dalam hal ini Rabithah Alawiyah agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam memajukan masyarakat. 

“Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan organisasi, apalagi ini organisasi para habaib yang cukup besar pengaruhnya di masyarakat, sehingga kemitraan itu menjadi sangat penting,” tambahnya.

Wapres juga menyinggung pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Wapres meminta agar umat Islam perlu dipersiapkan dalam mendukung penguatan ekonomi nasional sehingga dapat tercipta kemakmuran yang merata di masyarakat.

“Umat Islam harus mengambil peran di dalam pengembangan ekonomi nasional. Ekonomi itu adalah kunci kemakmuran dan sumber daya alamnya yang harus dibangun. Ini barangkali yang harus kita siapkan betul,” ujar Wapres.

“Ekonomi syariah itu sebagai bagian dari muamalah. Syariah itu ada akidahnya, ibadahnya, muamalah -nya, semua harus dalam satu kerangka. Empowering umat ini penting supaya kita menjadi kuat,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada Rabithah Alawiyah yang memiliki fokus pada bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan. Wapres meminta agar program pemberdayaan perempuan dapat terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya di berbagai daerah.

“Pemberdayaan perempuan ini bisa diteruskan untuk dibuatkan proyek-proyek [pemberdayaan] di berbagai daerah yang terus diperbanyak,” terang Wapres.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga turut memberikan ucapan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya Muktamar Nasional Rabithah Alawiyah untuk pemilihan kepengurusan baru periode tahun 2021-2026.

“Saya menyampaikan selamat atas selesainya muktamar nasional dan pengurus yang sudah terbentuk, semoga bisa berjalan dan bekerja dengan baik,” tutur Wapres. 

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Rabithah Alawiyah Nabil Fuad Almusawa menyebutkan Rabithah Alawiyah sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan berharap mampu berkontribusi dalam membangun negeri dengan mendukung program pemerintah. 

“Kami 100% mendukung dakwah wasathiyah dan mendukung program pemerintah, semoga Rabithah Alawiyah dan pemerintah bisa bekerja sama dalam membangun negeri ini,” ucap Nabil.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum Pengurus Rabithah Alawiyah Muhammad Idrus Alhamid, Wakil Sekretaris Umum Abdillah Alwi Alhaddad, dan Ketua Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Syarifah Aisyah Assagaff. 

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Muhammad Imam Aziz.