BIZNEWS.ID, Gonjang-Ganjing di bursa saham Indonesia seketika mengingatkan saya pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menganalogikan aktivitas perdagangan saham (bagi orang kecil) dengan “perjudian”. Ungkapan Presiden tersebut disampaikannya tahun lalu, saat memberikan sambutan dalam Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT. Pernyataan itu terasa populis dan mudah untuk diterima publik. (Kompas.id, 10 Desember 2024).

Di satu sisi, pernyataan tersebut cukup kuat secara politik: melindungi rakyat kecil dari risiko spekulasi dan dominasi pemain besar. Namun, setiap kali bursa saham terguncang hebat dan pemerintah terlihat sibuk merespons, maka muncul pertanyaan yang tak terhindarkan: apakah persepsi presiden sudah berbalik arah? Atau justru realitas ekonomi telah memaksa narasi politiknya bertabrakan dengan fakta? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata lebih kompleks, dan mungkin juga lebih tidak nyaman.

Pertama, perlu dipahami bahwa bursa saham bukan sekadar arena spekulasi bagi trader ritel. Dalam sistem ekonomi modern, pasar modal adalah indikator kepercayaan paling cepat terhadap kebijakan pemerintah. Tidak ada survei, tidak ada pidato politik, yang bisa mengalahkan kecepatan sinyal yang dikirim oleh IHSG, nilai tukar rupiah, atau yield obligasi negara. Ketika indeks jatuh tajam, pesan yang terbaca investor global sederhana: ada sesuatu yang dianggap berisiko.

Dan di sinilah paradoks mulai terlihat. Secara retorika, mengritik saham sebagai aktivitas yang berbahaya bagi rakyat kecil memang bisa efektif secara elektoral. Publik yang belum akrab dengan pasar modal begitu mudah menerima narasi bahwa saham identik dengan spekulasi. Tetapi secara struktural, negara tidak memiliki kemewahan untuk bersikap antipasar. Ketika bursa saham jatuh, yang terancam bukan hanya para trader, melainkan juga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Arus keluar dana asing misalnya, tidak hanya menekan harga saham. Ia berpotensi untuk melemahkan rupiah, menaikkan imbal hasil obligasi negara, dan memperbesar biaya utang pemerintah. Setiap kenaikan yield berarti negara harus membayar bunga lebih mahal. Pada titik tertentu, dampaknya bisa merembet ke APBN: ruang fiskal menyempit, proyek prioritas terancam, dan janji politik menjadi lebih sulit diwujudkan.

Dengan kata lain, pemerintah tidak bereaksi terhadap pasar karena peduli pada spekulan, melainkan karena pasar bisa menentukan seberapa mahal negara membiayai dirinya sendiri.

Fenomena seperti ini bukan hanya melulu terjadi di Indonesia. Presiden AS Donald Trump pun juga sering melontarkan retorika anti-elite finansial, tetapi di saat yang bersamaan juga memantau pergerakan indeks saham dan memperlakukannya nyaris seperti termometer politik. Recep Tayyip Erdogan di Turkiye berulang kali juga mengritik sistem finansial global, namun setiap tekanan pasar memaksanya melakukan penyesuaian kebijakan. Jair Bolsonaro di Brasil juga menghadapi dilema serupa. Semua menunjukkan satu pola: politisi boleh 2 skeptis terhadap logika pasar, tetapi begitu memegang kekuasaan, tidak ada pilihan lain mereka harus tunduk pada realitasnya.

Di era globalisasi finansial, pasar bukan sekadar arena ekonomi semata, ia adalah mekanisme disiplin terhadap pemerintah. Investor global tidak memilih lewat kotak suara, tetapi mereka “memilih” melalui aliran modal. Ketika kebijakan dianggap tidak kredibel atau terlalu berisiko, modal pergi. Sesederhana itu, dan dampaknya bisa sangat nyata.

Ironinya, narasi yang meremehkan pasar saham justru dapat menambah tingkat kerentanan. Dalam ekosistem keuangan global yang sangat sensitif terhadap sinyal, ucapan pemimpin politik sering dibaca sebagai petunjuk arah kebijakan. Pernyataan yang terkesan antipasar dapat memicu persepsi risiko, bahkan jika kebijakan konkret belum berubah. Persepsi, bukan fakta, sering menjadi pemicu pertama gejolak.

Apakah berarti presiden telah berubah “keyakinannya”? Tidak selalu, yang berubah mungkin bukan keyakinan, melainkan posisi. Ketika masih berada di ranah retorika politik, kritik terhadap pasar bisa menjadi strategi komunikasi. Namun ketika menduduki kursi kekuasaan, prioritas utama bergeser menjadi penjaga stabilitas sistemik. Di sinilah idealisme bertemu dengan batasan realitas.

Publik sering melihat kontradiksi, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah benturan antara dua dunia, dunia politik yang membutuhkan narasi sederhana dan dunia pasar finansial yang bekerja berdasarkan persepsi risiko global.

Akhirnya, pelajaran terpenting yang dapat dipetik dari paradoks ini sesungguhnya sederhana, namun menusuk: boleh saja presiden skeptis terhadap saham sebagai aktivitas individu, tetapi negara tidak punya pilihan selain menjaga kepercayaan pasar. Karena di era kecepatan informasi, pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli saham, melainkan juga sebagai arena di mana kredibilitas pemerintah diuji setiap detik. *** 

Oleh : Hery Nugroho, ekonom pada Swasaba Research Initiative (SRI)