Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Anggota Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Pradana Murti dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Donny Hamdani bertempat di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu berpesan kepada kedua direksi institusi Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan tersebut untuk mengkalibrasi dan rekalibrasi tantangan ke depan yang tidak dapat diprediksi.

“Kita harus memiliki kesiapan maupun dalam hal ini suatu kerendahan hati untuk selalu terus melihat, membaca, dan terus memperbaiki respon policy kita,” ungkap Menkeu dalam arahannya, Selasa (25/01).

Menkeu mencontohkan, berperan sebagai SMV yang bergerak di bidang infrastruktur, PT SMI dan PT PII harus mampu mengekspansi kebutuhan tidak hanya berupa hard infrastruktur namun juga soft infrastruktur. Selain itu di masa pandemi, keduanya juga sebagai vehicle untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi.

“Ini suatu experience yang sama sekali baru dan saya harap seluruh jajaran komisaris dan direksi memiliki kesamaan dari visi misinya melihat vehicle ini sebagai suatu instrumen yang sangat penting bagi negara untuk terus menangani tantangan-tantangan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur yang keras maupun yang lunak dan bahkan ekosistemnya,” tandas Sri Mulyani seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

Selain itu, sebagai perusahaan terusan dari keuangan negara, PT SMI dan PT PII diminta tidak hanya menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaannya, namun juga mampu mencapai misi pembangunan dengan menjaga profesionalisme, integritas, tidak kompromi dan menggunakan kepentingan pribadi.

“Kementerian Keuangan sebagai institusi dan SMV harus mampu untuk terus membangun prinsip tata kelola operasional yang tetap sesuai dengan spirit Undang-Undang Dasar 1945, keuangan negara, sampai kepada corporate missionnya,” jelas Menkeu.

Untuk itu, guna terus mengembangkan potensi kedua SMV, selain menumbuhkan regenerasi kepemimpinan internal yang mumpuni, kedua institusi juga harus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk membangun Indonesia.