Home Ekonomi Hilirisasi, Kunci Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Hilirisasi, Kunci Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

0
SHARE
Hilirisasi, Kunci Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Jakarta, BIZNEWS.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dapat tercapai sebesar 8 persen pada tahun 2028-2029. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan strategi kebijakan dapat dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. 

“Jadi kalau permintaan Bapak Presiden minta kita tumbuh 8 persen, ini adalah memungkinkan, karena kita pernah mencapai itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita dorong, yaitu sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, investasi harus tumbuh sekitar 10 persen, dan ekspor tumbuh 9 persen, dan sektornya tetap di hilirisasi, sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi, atau green energy yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Indonesia bisa menjadi produsen green energy tertinggi,” kata Menko Airlangga saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Tengah pada Kamis (7/11).

Berdasarkan timeline pertumbuhan ekonomi, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2 persen di tahun 1995. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh beberapa sektor kunci, di antaranya sektor manufaktur (hilirisasi), industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi. Sehingga, Menko Airlangga menilai hilirisasi dapat kembali menjadi sektor yang mendorong tercapainya target ekonomi pada tahun 2028-2029. 

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat dijaga dengan cara menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) antara lain melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia dan peningkatan akses dan konektivitas, serta menyediakan fasilitas pendidikan atau pelatihan vokasi dan program upskilling dan reskilling tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayahnya.

“Kemudian mengingatkan menjelang hari besar nasional nanti, inflasi perlu kita jaga juga. Tentu saya ingatkan Pemerintah punya program kredit usaha rakyat. Nah ini mohon Kepala Daerah, Bupati, Gubernur untuk mendorong agar UMKM-nya bisa berdaya,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah daerah juga diharapkan terus menjaga inflasi pangan bergejolak atau volatile food di bawah 5 persen untuk memastikan capaian inflasi tahun 2024 tetap terkendali. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi kenaikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan III-2024, Menko Airlangga mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy) atau 5,03 persen (cumulative to cumulative/ctc). Pulau Jawa memiliki kontribusi paling besar yaitu 56,84 persen dengan sumber pertumbuhan utama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

Selain itu, sebanyak 15 provinsi yang setara 26,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2024. Daerah dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 19,56 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 9,08 persen yang disokong oleh hilirisasi sektor industri pengolahan dan pertambangan.

“Ini membuktikan bahwa dengan industrialisasi dan hilirisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Bapak Presiden yakin bahwa pertumbuhan 8 persen kita bisa capai,” ujar Menko Airlangga.

Kemudian, ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah saat ini juga masih tinggi. Rata-rata pendapatan 10 kabupaten/kota berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/kapita tertinggi yakni USD33.267 dan rata-rata pendapatan 10 kabupaten/kota berdasarkan PDRB/kapita terendah yakni USD658. Selain PDRB per kapita yang tinggi, daerah juga harus memerhatikan kualitas pertumbuhannya seperti tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah, seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dengan PDRB per kapita tinggi diiringi kemiskinan dan gini rendah.