Jakarta, BIZNEWS.ID - Pandemi virus corona telah memukul sektor ekonomi cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi merosot menjadi hanya 2,97 persen pada kuartal I tahun ini.

Kebijakan pemulihan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah untuk menekan dampak virus corona. Berbagai kebijakan diterbitkan untuk sektor ekonomi.

Presiden Jokowi menginginkan persoalan serupa tak terjadi ke depan. Dia meminta para menterinya menjalankan sejumlah langkah untuk bisa memperbaiki kondisi yang ada.

Pertama, Jokowi meminta skema pemulihan ekonomi yang awalnya sudah dirancang segera direalisasikan. Sehingga aktivitas para pelaku usaha terus berjalan dan tak mengalami gangguan.

"Saya minta semua skema pemulihan ekonomi yang sudah dirancang seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN dan investasi pemerintah untuk modal kerja," kata Jokowi dalam sambutan ratas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN 2020, Rabu (3/6).

"Saya harapkan, saya minta, dan saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan. Segera dilaksanakan," lanjutnya.

Kedua, Presiden Jokowi menekankan program ini cukup memberikan banyak manfaat. Terutama mencegah PHK massal di sektor-sektor usaha seperti padat karya. Program ini, kata dia, harus menyasar pelaku usaha yang memang membutuhkan bantuan.

"Hati-hati sekali lagi untuk industri padat karya, karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," ujarnya.

Pada langkah ketiga, Jokowi berharap baik pemerintah hingga lembaga-lembaga terkait saling berbagi beban membantu pemulihan ekonomi.

"Saya minta konsep berbagi beban, sekali lagi saya minta konsep berbagi beban, sharing the pain, harus menjadi acuan bersama. Antara pemerintah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong, bersedia bersama-sama," ujarnya.

"Menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar pelaku usaha, korporasi, tetap mampu berjalan. PHK massif dapat bisa kita cegah, sektor keuangan stabil, pergerakan roda ekonomi terus bisa kita jaga," lanjutnya.

Program ini, kata Jokowi, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia meminta keterlibatan Kejaksaan, BPKP hingga LKPP agar memberikan pendampingan. Jika perlu, kata dia, KPK juga akan dilibatkan demi mencegah terjadinya praktik KKN.

"Ini penting sekali, karena itu saya minta pada Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan, dan jika diperlukan KPK bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan," jelasnya.
Presiden Jokowi memimpin ratas melalui sambungan video di Istana Negara, Jakarta.

Terakhir, untuk perubahan postur APBN 2020, Jokowi meminta dilakukan secara hati-hati, khususnya mempertimbangkan rinciannya yang dibutuhkan secara matang. Termasuk melihat kebutuhan yang akan digunakan semasa pandemi COVID-1,

Dia mengaku mendapat laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan COVID dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi, membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

"Untuk itu saya minta Menteri Koordinator Perekonomian, Menkeu, Bappenas, melakukan kalkulasi lebih cermat, detail, matang terhadap risiko fiskal kita ke depan. Saya ingin tekankan lagi, agar perubahan postur perubahan APBN dilakukan hati-hati, transparan, akuntabel, sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya dan tetap kredibel," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah menaikkan defisit fiskal menjadi 6,27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2020. Defisit tersebut setara dengan Rp 1.028,5 triliun. Demikian Kumparan

 
Photo : google image