Pemilu 2024 sudah berada di ujung final. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dan mengesahkan pasangan calon Presiden dan Wapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan meraih 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Pilpres dihelat cukup satu putaran.

Agenda berikutnya adalah masa transisi menuju pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2024. Menyiapkan dan memilah siapa diantara putra putri terbaik bangsa ini untuk diberikan kepercayaan menjalankan amanah menjadi menteri atau pembantu Presiden dan Wapres.

Membantu Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan dan menyediakan kebutuhan rakyat.

Prabowo Subianto bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka akan meneruskan estafet pemerintahan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun. Jokowi telah berhasil menorehkan banyak sejarah pembangunan infrastrutur yang menjadi legacy. 

Jokowi juga mampu menjaga kestabilan perekonomian Indonesia ditengah hantaman krisis ekonomi dunia akibat Pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina dan Timur Tengah.

Era pemerintahan 2024-2029 bukanlah masa dan situasi yang mudah. Tantangan dan ancaman selalu menjadi perhatian besar bagi pemimpin baru Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terutama tantangan dalam menjaga ritme dan kestabilan perekonomian. Ditengah kelesuan dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun akibat gejolak resesi dunia, tim ekonomi Kabinet pemimpin baru Prabowo-Gibran harus kuat. Jangan lagi tim ekonomi Kabinet pemerintahan mendatang banyak diisi dari kalangan parpol yang kinerjanya naik turun.

Apalagi jika menjelang pemilihan atau pesta demokrasi, rata-rata menteri yang berasal dari kalangan partai politik lebih menyibukkan diri menghadapi Pemilihan Legislatif untuk mengamankan kursi di partai dan sibuk memenangkan calon Presiden.

Saatnya pemerintahan Prabowo-Gibran mengisi komposisi kabinetnya lebih besar porsi kalangan profesional ketimbang "titipan" dari partai politik pengusung atau koalisi.

Kabinet harus diisi sosok profesional yang berasal dari latar belakang bankir, akuntan, internal birokrasi, TNI, pebisnis, ekonom, rektor/dekan, Polri, Hakim MK, dokter, ahli kimia, atlet, dan aktivis anti korupsi.

Sehingga mereka akan bekerja secara profesional dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mengatasi kendala dan masalah yang potensial akan dihadapi. Diantaranya, pemasukan anggaran dan belanja negara yang cenderung minus dari tahun ke tahun sehingga meningkatkan jumlah utang luar negeri. Pemasukan dari sisi pajak negara, pendapatan lainnya dari kekayaan negara.

Oleh karena itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka harus mampu menseleksi, memilih dan menunjuk sosok yang memiliki kompetensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

Penulis sangat setuju dan mengapresiasi pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto yang berjanji akan mengisi posisi Menteri Keuangannya dari kalangan bankir yang memiliki jejak rekam kemampuan financial engineering dan teknologi digital.

Seharusnya niat baik Pak Prabowo mengisi kabinetnya sebagian besar akan berasal dari kalangan profesional perlu didukung maksimal.

Misalnya jika "bendahara negara" akan diangkat dari kalangan profesional bankir atau ahli keuangan berpengalaman, maka seyogyanya Menteri Luar Negeri (Menlu) idealnya diisi diplomat yang jago melobi ekonomi dan investasi dari luar negeri. Sosok Menlu ke depan adalah profesional yang mampu "menjual" Indonesia bisa meningkatkan kerjasama bisnis dan ekonomi.

Menlu harus paham investasi internasional, perdagangan internasional dan barier-barrier kesepakatan dunia. Sebagai contoh ketika Presiden Jokowi mampu menghadapi tekanan negara Uni Eropa soal perdagangan kelapa sawit dan isu hilirisasi. 

Oleh sebab itu Presiden Prabowo ke depannya harus dibantu sosok Menlu yang ahli bernegosiasi, memiliki jaringan dan pengaruh luas di percaturan dunia terutama kalangan pebisnis internasional.

Jabatan Menteri Pertahanan juga harus diisi sosok berpengalaman yang telah memimpin manajemen pertahanan secara strategis dan berpikir global. Dan banyak menteri lainnya yang harus diisi dari kalangan profesional.

Sejarah telah mencatat di era pemerintahan Indonesia baru berdiri pada tahun 1950an. Dimana negara dan pemerintahan yang dipimpin Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno masih mencari bentuk. Indonesia pernah menerapkan zaken Kabinet. 

Sejarah mencatat The founding father Ir Soekarno saat itu pernah bereksperimen. Beliau menjajal konsep zaken kabinet, yakni suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli, profesional dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. 

Fungsi dan tujuan kabinet zaken adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet. Juga menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet dan memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet.

Era kabinet Djuanda menjadi zaken kabinet pertama yang dilakukan Bung Karno. Pada 9 April 1957, Soekarno membentuk Kabinet Djuanda dan ketuanya adalah Djuanda Kartawidjaja. 

Djuanda merupakan seseorang yang tidak terikat partai manapun dan sebelumnya telah beberapa kali menjabat sebagai menteri. Djuanda memimpin para menteri dari kalangan profesional dan bukan dari kekuatan partai politik. Masa kepemimpinan Kabinet Djuanda berlangsung dari 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. 

Kabinet Djuanda disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet extra-parlementer yaitu kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen.

Meski Kabinet Djuanda tidak memperoleh kepercayaan dari anggota parlementer, tetapi kabinet ini mendapatkan dukungan dari partai-partai besar.

Namun Kabinet Djuanda dibubarkan Soekarno dengan memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan resmi dibubarkan pada 10 Juli 1959.

Setelah Kabinet Djuanda gagal, Soekarno menunjuk Mohammad Natsir yang menjadi formatur zaken kabinet berikutnya. Soekarno juga mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951

Saat itu, Kabinet Natsir sudah diisi oleh para ahli non politisi (zaken kabinet dari kalangan profesional). Namun Kabinet Natsir bertahan hingga 21 Maret 1951.

Setahun berikutnya Soekarno membentuk zaken kabinet yang dipimpin oleh Wilopo pada 19 Maret 1952. Formatur kabinet yang baru ini dipimpin Wilopo dan diberi nama Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet zaken. Kabinet ini bertugas mulai dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953.

Pembentukan zaken Kabinet bukanlah sebuah ide untuk menyingkirkan peran parpol dalam pemerintahan. Parpol sebagai salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi modern tetaplah wajib secara aktif dan partisipatif dalam mengurus negara. 

Namun sosok profesional tetap harus dilibatkan dalam mengurus negara. Kompetensi, pengalaman dan keahlian sosok profesional masih sangat dibutuhkan untuk memimpin Lembaga pemerintah dan Kantor Kementrian. Agar kantor kementrian mampu menjalankan program dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Terutama dalam pembentukan tim ekonomi di barisan Kabinet Prabowo-Gibran. Formatur kabinet di masa transisi harus cermat betul menghitung siapa sosok dan kandidat yang mampu menterjemahkan visi misi Presiden dan Wapres.

Misalnya dalam bidang ekonomi, sosok kandidat menteri harus mampu membaca dan menyiapkan strategi yang handal untuk mengawal berbagai isu strategis dan sangat butuh perhatian serius. Yakni ketersediaan pangan secara aman bagi 250 juta rakyat Indonesia, kebijakan jaminan sosial, ketersediaan energi yang mulai bertransformasi ke energi ramah lingkungan (green energy) yakni penggunaan baterai dan listrik.

Para menteri ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran juga harus diangkat dari sosok yang memahami kebijakan ekonomi hilirisasi, kebijakan program makan siang gratis bagi anak sekolah, mampu mengelola kebutuhan rakyat yang nilainya sangat besar mencapai ratusan triliun. Juga menjaga jaminan sosial untuk layanan kesehatan, pendidikan dan kestabilan harga bahan pokok bagi rakyat Indonesia.

Sekali lagi Selamat dan Sukses buat Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Di pundak Bapak Prabowo dan mas Gibran, kami 250 juta rakyat Indonesia menggantungkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik.

Penulis adalah Doktor Komunikasi Universitas Padjajaran dan Peneliti Indonesian Public Watch Integrity (IPWI)