Jakarta, BIZNEWS.ID - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa sejak awal pandemi UMKM adalah segmen yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah lewat berbagai macam dukungan melalui APBN. Pemerintah menyadari bahwa sejak memasuki pandemi Maret 2020 lalu, UMKM adalah salah satu segmen perekonomian yang mendapatkan dampak yang berat karena adanya penurunan permintaan.

“Di tahun 2020, dukungan APBN bagi usaha mikro kecil dan menengah luar biasa. APBN memberikan subsidi bagi bunga KUR, bahkan di tahun 2021 kita melanjutkan penjaminan dan juga memberikan bantuan produktif usaha mikro yang berasal dari APBN. Ini untuk membantu saudara-saudara kita khususnya usaha mikro yang mendapatkan imbas dari pembatasan-pembatasan sosial dan pembatasan kegiatan ekonomi,” ujar Wamenkeu pada acara Indonesia Fintech Summit Day 2, Minggu (12/12) seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Wamenkeu mengatakan bahwa setelah melewati periode varian delta pada pertengahan tahun 2021 ini, Indonesia mulai pulih kembali. Pada saat ini terlihat bahwa penularan Covid sangat terkontrol dan berada pada level yang rendah, dan pada saat yang bersamaan program vaksinasi terus didorong untuk meningkatkan imunitas kelompok di masyarakat.

“Kita berharap bahwa pemulihan ekonomi yang kita lakukan yang kita jalankan di tahun 2021 ini, dimana setelah kita pada tahun 2020 yang lalu mengalami pertumbuhan negatif, tahun 2021 kita berharap mengalami pertumbuhan positif. Dan semoga akhir tahun ini bisa kita tutup dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar 4 persen. Kita berharap bahwa tahun depan pemulihan tersebut kemudian tersebut akan kita lanjutkan. Kita bisa terus melakukan kegiatan ekonomi dan melanjutkan pemulihan ekonomi kita tentu ditengah-tengah Covidnya (terjaga level penularannya)”, sambung Wamenkeu.

Dalam konteks seperti itu, Wamenkeu juga menyatakan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar sektor perbankan bisa menyalurkan 30% dari bagi kreditnya kepada kredit UMKM. Wamenkeu mengatakan bahwa hal ini harus dimaknai sebagai arahan untuk memperbesar jumlah pengusaha UMKM serta pemberian akses perbankan tentu juga disiapkan lebih luas. Kesemuanya itu bisa dilakukan sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia.

Wamenkeu melanjutkan bahwa pada tahun ini APBN masih akan tetap melanjutkan kerja kerasnya mendorong perekonomian. Tahun ini di dalam APBN diperkirakan defisit bisa ditahan disekitar 5,2-5,5%, lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya.

Sementara itu, tahun depan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Wamenkeu berharap pertumbuhan ekonomi 2022 berada sekitar 5,2%, dimana peranan dari konsumsi, investasi, dan dunia usaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih besar, yang dengan dengan demikian bisa menurunkan defisit APBN. Perkiraan defisit APBN tahun depan ada di angka sekitar 4,8% dari produk domestik bruto. Menurut Wamenkeu, itu adalah jalan menuju konsolidasi fiskal agar di tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-undang 2 tahun 2020, defisit APBN bisa kembali ke bawah 3% dari produk domestik bruto.

“Konsolidasi fiskal ini salah satu tulang punggungnya adalah UMKM kita. Nah tentu di dalam konteks menciptakan akses yang lebih besar bagi UMKM ini, maka potensi dan peran dari fintech menjadi sangat-sangat penting. Saya ingin menghimbau asosiasi-asosiasi fintech Indonesia dan asosiasi fintech syariah Indonesia untuk melakukan sosialisasi outreach dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana fintech itu bisa digunakan oleh masyarakat agar memberikan dampak yang positif yang sebaik mungkin,” lanjut Wamenkeu.

Sejalan dengan itu, Wamenkeu juga ingin memastikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan jasa keuangan juga perlu mengatur dan perlu memberikan pengaturan yang baik sehingga fintech betul-betul memberikan dampak positif dan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia.