BizNews.id- Jakarta, Kegiatan sosialisasi vaksinasi covid 19 yang dilaksanakan pemerintah harus melibatkan multi disiplin ilmu, diantaranya ilmu komunikasi, antropologi, sosiologi dan tata kelola administrasi manajemen. "Sosialisasi vaksinasi bukan hal yang mudah untuk berkomunikasi dalam menyampaikan kepada masyarakat," ujar Prof Dr Martani Huseini - Ketua STIKOM InterStudi Jakarta dalam webinar dengan tema "Vaksinasi Massal Dalam Aspek Komunikasi" yang digelar, Rabu 20/01/2021.

Menurutnya, terjadinya penolakan oleh berbagai pihak termasuk anggota DPR menunjukkan adanya masalah komunikasi. "komunikasi interpersonal kepada kelompok agama dan kelompok sosial tidak mudah,"tambahnya.  Untuk itu, pemerintah harus melihat persoalan ini dari berbagai disiplin ilmu.

Pihaknya juga akan menginisiasi kembalinya televisi dan radio komunitas sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi dengan kelompok interpersonal dan interkultural. "Masalah ini bukan hanya milik pemerintah, kementerian kesehatan atau BUMN tapi masalah kita bersama untuk itu tapi semua harus bekerja keras dan berkolaborasi" katanya.

Pada kesempatan yang sama, langkah pemerintah dalam melakukan sosialiasi vaksinasi Covid 19 melalui multiplatform media mendapatakan banyak respons positif termasuk memanfaatkan publik figur dan artis sebagai influencer.  Namun demikian, pemerintah melalui kementerian kesehatan diminta berhati-hati dalam memilih tokoh. "Jangan sampai memanfaatkan artis pengaruh sebagai influencer tapi malah melakukan langkah-langkah yang tidak produktif," Ujar jurnalis Senior Ray Wijaya.

Menurut Ray, dalam menyiapkan pesan yang akurat dan tepat diperlukan komunikator yang capable dan credible yang ditinjau dari keilmuan, keagamaan, komunikasi, popularitas dan pegaruhnya. Selain itu diperlukan pemilihan media yang tepat agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. "Jika perlu pemerintah melalui satgas Covid turun ke media-media untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait pemberitaan media massa," tambah Ray.

Pada kesempatan yang sama Antropolog UNDIP Aminudin mengatakan dalam penyampaian sosialiasi vaksinasi harus ramah terhadap kebergaman budaya mengingat masyarakat Indonesia yang tediri dari berbagai ragam bahasa dan suku bangsa. "Pilihan jalur media, serta variasi konten dan rencana intensitas penetrasi dalam komunikasi vaksin covid  perlu menyesuaikan karakteristik mindset masyarakat, pilihan narasi dan pilihan media," tambah Aminudin.

Menurutnya, dalam menyampaikan sosialisasi vaksinasi pemerintah perlu menyampaikan narasi fungsi atau kemanfaatan dan narasi simbolik dimana menjadikan icon-icon vaksinasi sebagai gaya hidup.

Direktur TV Muhammadiyah Makroen Sanjaya dalam pemaparannya mengatakan saat ini sosialisasi vaksinasi menemui beberapa tantangan diantaranya adanya stigmanisasi vaksin Sinovac sebagai produk cina, adanya persolan komunikasi publik, masih adanya polarisasi politik pasca pilpres dan adanya saturasi informasi dan disifrmasi vaksinasi terkait banyaknya berita hoak yang beredar di masyarakat.

Untuk itu, Ia meminta pemeritah mengoptimalkan pendekatan sosiokultur dan keagamaan karena terbukti memiliki imbas yang sangat besar. "Kami mengapresiasi kehadiran menkes ke PP Muhammadiah untuk menjelaskan tentang vaksinasi kepada Jajaran Muhammadiyah. Sebagai dampak kehadiran menkes, pro dan kontra terkait vaksin Sinovac bisa selesai dilingkungan Muhammadiyah yang kini memiliki simpatisan hampir 60 juta," Ujar Makroen.

Sementara itu dalam presentasinya Direktor Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia mengatakan saat ini kementerian Kesehatan tengah gencar melaukan komuikasi publik terkait vaksinasi covid 19 melalui melalui komunikasi masa, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kerjasama lintas sektoral.

dr.SitiNadiaTarmizi,M.Epid – Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 

Justi Media Arrivati, M.Si - Lecture of Culture Toronto Canada

Pihaknya juga memanfaatkan multi platform media termasuk media televisi, radio, media sosial, digital aplikasi, website, TVC, bahkan media Luar ruang. Kemenkes juga mengoptimalkan fasilitas kesehatan, poyandu, penyuluh kesehatan lapangan, ormas, akademisi termasuk publik figur dan artis karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pandemi covid 19 ini. "Sepanjang masa pandemi, perilaku  pencegahan COVID-19 belum konsisten. Praktik 3M masih belum sepenuhnya menjadi bagian dari norma masyarakat. Baru sekitar 35% yang memiliki kesadaran," kata Siti Nadia.

Selain itu, tingkat pengetahuan tentang gejala dan penularan COVID-19 di Indonesia masih  termasuk rendah yaitu sekitar 15 persen dan efikasi diri dalam menghadapi pandemi ini juga rendah sekitar 34 persen.

Gencarnya kampanye vaksinasi Covid 19 dikarenakan baru sekita 74 persen masyarakat mengetahui tentang vaksin.  65 persen diantaranya bersedia menerima vaksin jika disediakan pemerintah, 20 - 30 persen masih ragu dan 7-10 secara tegas menolak. (red)

Video Terkait: