Jakarta, BIZNEWS.ID – Pemerintah bersinergi berikan perhatian kepada pada petani organik dan UMKM agar bisa naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat saat melakukan kunjungan kerja ke Grabag, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (13/11).

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) melakukan penguatan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Pertanian melalui kegiatan sosialisasi mengenai pinjaman Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta edukasi mengenai perpajakan bagi para petani organik yang tergabung dalam Gabungan Petani Organik (GUPON) Sekarlangit, Grabag Magelang.

Kegiatan ini merupakan upaya BLU-PIP dalam memperluas penyaluran pinjaman UMi di sektor prioritas seperti pertanian di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, BLU-PIP bersinergi melalui program Upland milik Kementerian Pertanian yang juga mendukung pengembangan UMKM khususnya di sektor pertanian organik. Selain itu, BLU-PIP juga turut bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak mengingat perpajakan merupakan elemen penting yang harus dipahami bagi para pelaku UMKM.

Program Upland bertujuan memberdayakan petani khususnya di daerah dataran tinggi dengan skema pertanian komprehensif berbasis valuechain, di mana petani secara bersama-sama mengolah dan memasarkan sendiri hasil pertaniannya.

“Artinya, Pemerintah mendorong korporatisasi petani sehingga petani bisa lebih sejahtera. Tentunya untuk menuju kesana, para petani memerlukan dukungan pembiayaan sehingga Pemerintah juga hadir memberikan solusi pembiayaan. Antara lain melalui pinjaman Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan dikelola oleh BLU-PIP, serta pinjaman bersubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan,” jelas Suahasil seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Wamenkeu juga menambahkan hal lainnya yang perlu untuk terus disosialisasikan kepada UMKM adalah mengenai perpajakan. Pemerintah telah memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan dan insentif pajak bagi UMKM khususnya di masa pandemi ini. Ketika para pelaku UMKM sudah mulai berkembang usahanya dan ingin memperluas pemasaran produknya, maka harus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya agar bisa menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan skala menengah atau besar.

“Ini adalah bentuk sinergi dari semua pihak baik dari Pemerintah, Perbankan, dan BUMN untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta UMKM. Pemerintah melalui APBN berupaya untuk memberikan dampak dan manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat. Dari perjalanan bisnis GUPON Sekarlangit, kita bisa melihat bahwa inilah contoh kisah sukses dari kerja keras kita bersama dan kemudian negara juga ikut mendukung kerja keras warga negaranya,” terang Wamenkeu.