Jakarta, BIZNEWS.ID - Indonesia memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan. Untuk mendorong dan merealisasikan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan studi kelayakan dan rancangan penerapan program mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dengan Asian Development Bank (ADB).

“Seperti kemarin sudah diumumkan di COP26, Indonesia memiliki komitmen Paris Agreement. Untuk mendorong dan merealisasikan komitmen itu, kita mendesain yang namanya Energy Transition Mechanism. Kita membuat mekanisme untuk mentransisikan energi kita dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Maka dari itu, EBT bukan pilihan, tetapi keharusan dan mesti kita lakukan,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam kunjungannya ke PLTP Small Scale Dieng 10 MW, Sabtu (13/11) sperti dikutip Kemenkeu.go.id

Untuk mendukung target tersebut, Wamenkeu menyampaikan strategi early retirement terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara harus didesain dengan sangat rapi dan dihitung dengan benar.

“Saat ini, pembangkit listrik tenaga uap itu pasti semuanya punya kontrak yang tetap harus dihormati. Dengan menghormati kontrak kerja yang ada, itu nanti akan bagus untuk lingkungan usaha, untuk investment climate di Indonesia. Karena itu, kalau mau melakukan early retirement, maka harus kita desain dengan sangat rapi, dengan hitung-hitungan yang benar,” kata Wamenkeu.

Ketika melakukan early retirement, Wamenkeu menegaskan perlu dipikirkan mengenai kompensasi yang diberikan terhadap kontrak kerja PLTU yang masih berjalan.

“Kalau kita sudah tahu kompensasinya berapa, maka kita bisa hitung kompensasi tersebut bisa tidak kemudian kita pakai untuk membangun EBT. Kita bisa tawarkan kepada pemilik kontrak untuk membangun EBT bersama-sama dengan pemerintah,” ujar Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan mekanisme transisi energi akan dilakukan pada tahap awal sebelum dilakukan penutupan PLTU.

“Kita lihat seluruh mapping pembangkit listrik kita yang sekarang. Kita lihat PLTU batubara mana yang akan kita lakukan early retirement, kita tutup duluan,” kata Wamenkeu.

Di sisi lain, saat ini Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) telah disusun PLN dan ditetapkan pemerintah. RUPTL tersebut mengatur jumlah pembangkit yang akan ditutup dan waktu penutupannya.

Harapannya, dengan dilakukan mekanisme transisi energi ini akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable).