Jakarta, BIZNEWS.ID - Sejalan membaiknya kinerja APBN dengan pendapatan negara yang tumbuh 32,1 persen mencapai Rp501 triliun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menggenjot belanja untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2022 tercatat sebesar Rp490,6 triliun atau 18,1 persen dari pagu APBN 2022, terkontraksi 6,2 persen (yoy). Adapun realisasi belanja barang menurun seiring meredanya hantaman pandemi Covid-19. Sementara itu, belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah juga akan terus mengantisipasi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi sebagai dampak kenaikan harga komoditas.

“APBN hadir dalam bentuk melindungi masyarakat, baik dalam bentuk bansos atau belanja subsidi dan kompensasi yang memang akan mengalami kenaikan cukup tajam, tapi kinerja APBN tetap atau mulai terlihat menuju ke dalam tren penyehatan,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2022, Rabu (20/04).

Selain untuk mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat, APBN juga menjadi bantalan sosial atau shock absorber yang melindungi masyarakat dari tekanan lonjakan harga-harga komoditas dunia. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp38,51 triliun atau meningkat 80,10 persen (yoy).

Seperti dikutip Kemenkeu.go.id, Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp32,52 triliun dan realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan subsidi energi dipengaruhi oleh kenaikan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta dampak kenaikan harga komoditas. Sementara penyaluran subsidi nonenergi terutama digunakan untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 2,2 juta ton, serta pemberian subsidi bunga KUR kepada 2,1 juta debitur.

Pemerintah juga terus mempercepat realisasi program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Program PC-PEN 2022 dialokasikan sebesar Rp455,62 triliun.

Program tersebut telah digunakan untuk penanganan kesehatan, seperti klaim dan insentif nakes, klaim pasien, dan dana desa untuk penanganan Covid-19. Lalu untuk perlindungan masyarakat antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan kartu pra kerja. Serta untuk penguatan pemulihan ekonomi baik melalui pariwisata, Information and Communication Technology (ICT), dukungan UMKM dan insentif perpajakan.

“Jadi pada saat guncangan tahun 2022 ini bergeser dari pandemi kepada guncangan yang mengancam sisi daya beli, terutama kelompok rentan dan menekan secara sosial, APBN juga hadir melindungi masyarakat melalui berbagai belanja sosial ini,” pungkas Menkeu.