Bali, BIZNEWS.ID - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Majelis dalam Sidang Umum Inter–Parliamentary Union (IPU) ke–144 yang berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Dalam pidatonya, Puan Maharani mengatakan Forum IPU ke–144 ini memberi kesempatan bagi parlemen untuk berada di garda terdepan dalam mencapai zero emission. Ia mengajak seluruh dunia melakukan aksi nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Parlemen perlu berperan dalam memobilisasi aksi nyata mengatasi perubahan iklim. Parlemen juga dituntut untuk lead by example dalam menjalankan program kerja yang ramah lingkungan,” kata Puan dalam sesi Governing Council IPU Assembly.

Majelis IPU ke–144 sendiri mengambil tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change yang masih relevan dibahas saat ini. Puan mengatakan, perubahan iklim merupakan krisis eksisting dan telah terjadi lebih cepat dari masa–masa sebelumnya.

“Saat ini bumi sudah lebih panas 1,1 derajat celsius dibandingkan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2030, maka target pemanasan bumi 1,5 hingga 2 derajat Celcius sulit tercapai,” terang Puan seperti dikutip dpr.go.id.

Puan mendorong agar pertemuan forum parlemen internasional seperti IPU dapat memobilisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tak hanya itu, lanjut Puan, diperlukan komitmen negara–negara berkembang melalui bantuan dana maupun investasi untuk mendukung transisi dan transfer teknologi energi bersih.

Selain isu perubahan iklim, Forum IPU juga diharapkan menjadi momentum bersama bagi parlemen dunia untuk berkontribusi menjawab tantangan global. Puan menyebutkan, tujuan pembentukan IPU pada tahun 1889 yang ingin memperjuangkan perdamaian, ternyata masih relevan. Perdamaian dan stabilitas dunia mengalami tantangan konflik yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia.

“Invasi yang terjadi di Ukraina, pencapaian kemerdekaan penuh Palestina, krisis demokrasi di Myanmar dan berbagai konflik menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya keras menuju perdamaian,” kata Puan. Parlemen perlu berperan aktif menjembatani perbedaan antar negara dan berupaya membangun saling kepercayaan.

Ia pun mendorong terwujudnya diplomasi preventif untuk menghindari terjadinya perang dan konflik. “Kita harus selalu membangun kebiasaan berdialog dan selalu mengutamakan diplomasi. Semua negara harus mematuhi hukum internasional piagam PBB dan menghormati integritas teritorial suatu negara,” sambung Puan.

Sementara terkait penanganan pandemi, Puan mengajak negara–negara parlemen dunia mendorong akselerasi pemerataan vaksin global. Dengan begitu, target vaksinasi 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022 dapat tercapai.

“Dalam melakukan pemulihan global, kita tidak cukup hanya menekankan kepada agenda pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kita harus mendorong agar agenda pemulihan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional,” imbuh Puan.