Jakarta, BIZNEWS.ID - Kartu Prakerja terbukti memberikan dampak positif bagi penerima manfaat program ini dan dinilai mampu mentransformasi postur pasar kerja di Indonesia. Berbagai hasil survei evaluasi dan riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei eksternal maupun lembaga luar negeri sejak tahun 2020-2022, menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam meningkatkan skill dan kebekerjaan penerima manfaat.

Survei dan riset ini telah membuktikan bahwa 30% penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Kemudian 90% penerima manfaat juga mengalami peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan skill kewirausahaan.

Program yang diluncurkan sejak bulan April 2020 lalu, telah diberikan kepada sebanyak 12,8 juta orang penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia, juga bersifat inkusif dan menjangkau kelompok rawan dan minoritas, karena Program Kartu Prakerja hadir di 514 kabupaten/kota, dengan populasi 56% tinggal di desa dan 49% populasi gender adalah perempuan, serta sekitar 3% merupakan penyandang disabilitas.

“Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya,” tutur Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, pada Focus Group Discussion (FGD) Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan tema “Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pelatihan Skema Normal Program Kartu Prakerja” di Jakarta, Rabu (29/06).

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan dalam penyiapan pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja. Berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, K/L terkait, akademisi dan profesional, asosiasi dan industri, hingga lembaga-lembaga pelatihan hadir mengungkapkan berbagai masukan guna terlaksananya program ini dengan lebih baik.

Seiring mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan berubah menjadi endemi, Pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja. Skema normal berfokus pada peningkatan skill penerima dan bukan lagi semi bansos, di mana bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan.

Melalui Program Kartu Prakerja dengan skema normal, Pemerintah mendorong pelatihan-pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan juga dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.

Deputi Bidang Koordinasi ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, menyampaikan dalam paparannya,“Fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus kepada peningkatan skill penerimanya. Biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun akan lebih mendorong pelatihan offline”.

Hadir juga dalam FGD tesebut antara lain Plt. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja selaku Sekretaris Tim Pelaksana, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Peneliti di Lembaga Demografi UI I, Peneliti Ekonomi Senior CSIS, Profesional/Expert, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K, Wakil Ketua APINDO Bidang Ketenagakerjaan, Operation Performance Devision Head ISS Indonesia, dan para peserta undangan dari berbagai K/L, Asosiasi DUDI, dan mitra/lembaga pelatihan. Demikian ekon.go.id.