Jakarta, BIZNEWS.ID - Menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat, Pemerintah mengimbau agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Pemerintah menilai unjuk rasa sebagai bagian dari demokrasi.  

“Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Sabtu (09/04/2022).

Menkopolhukam menyatakan pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk adanya rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat pada hari Senin (11/04/2022). 

“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penengak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” tegasnya seperti dikutip Kominfo.go.id.

Menurut Menko Mahfud MD, Pemerintah tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat sesuai dengan saluran aspirasi politik.

“Dengan segala pro dan kontranya, karena kebebasan seperti itulah dulu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, Menkopolhukam menyatakan pada hari Selasa (12/04/2022), Presiden Joko Widodo akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR. 

“Ini sebagai bukti, bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” ujarnya. 

Menko Mahfud MD mengharapkan kepada KPU dan Bawaslu, terus bekerja menyiapkan Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang Pemilu. 

“Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan konsitusi dan undang-undang,” tandasnya. 

Selain itu, Pemerintah juga sedang fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkait dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

“Kebutuhan pokok masyarakat, bahan bakar, dan sebagainya, yang juga merupakan permasalahan global yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini,” ungkap Menkopolhukam. 

Mahfud MD menyatakan ungkapan syukur karena di Indonesia penanganan Covid-19 tercatat sebagai salah satu yang terbaik. 

“Pemerintah dan kita semua bersyukur bahwa Covid-19 jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Saat ini, beberapa negara seperti Hongkong, Cina, India dan Amerika, masih menghadapi masalah terkait dengan covid-19, sementara kita sudah memasuki proses pelandaian yang konsisten,” jelasnya. 

Menurut Menkopolhukam, Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesucian bulan penuh berkah ini.

“Memasuki minggu kedua bulan suci Ramadhan, mari kita jaga kesucian bulan ini dengan melaksanakan ibadah secara khusyuk dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan saling menghormati satu sama lain,” ajaknya. 

Mahfud MD menjelaskan saat ini Pemerintah juga sedang menyiapkan pelayanan atau pengamanan mudik lebaran.

“Agar masyarakat yang mau mudik merasa aman dan nyaman. Mari kita jaga kemaslahatan masyarakat dan kebaikan Indonesia,” jelasnya.