Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah terus berusaha menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini baik dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi covid-19 juga dalam upaya menjaga keutuhan bangsa. Terkait hal ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk partai politik.

“Penting dukungan berbagai pihak termasuk partai-partai politik, baik partai di parlemen maupun non parlemen,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (08/12/2021) sepertidikutip wapresri.go.id.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa tantangan di masa pandemi ini selain memulihkan ekonomi adalah menekan angka kemiskinan.

“Jadi salah satu yang menjadi tugas pemerintah sekarang (adalah) menekan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi dibebani oleh kemiskinan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Wapres, pemerintah akan berupaya keras untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan menurunkan angka kemiskinan umum hingga 8% pada 2024. Adapun caranya melalui dua program yaitu perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat.

“Tidak hanya kemiskinan ekstrem yang mencapai 0% pada 2024, tetapi diharapkan angka kemiskinan umum kita turun hingga 8%,” tekadnya.

Selain membantu mengatasi pandemi, pada kesempatan ini Wapres juga menuturkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

“Partai ini penting sekali baik di dalam merumuskan, mengawal, dan mengawasi (kebijakan), dan lebih dari itu tentu menjaga negara ini dan keutuhan bangsa,” ujarnya.

Seperti halnya dalam kehidupan beragama, sebut Wapres, semua agama dapat mendakwahkan agamanya sepanjang dalam koridor bingkai NKRI.

“Saya sering katakan jangan menggunakan narasi-narasi yang bisa menimbulkan konflik. Narasinya harus narasi kerukunan, jangan narasi konflik,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPN PKP Yussuf Solichien melaporkan bahwa PKP baru saja menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Hasil Munaslub tersebut yang pertama merubah nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali ke khitahnya manjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) saja,” ungkap Yussuf.

Selain itu, lanjut Yussuf, hasil Munaslub menegaskan bahwa PKP akan terus menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala macam ancaman, seperti disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleran, dan ancaman-ancaman lain terutama pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

“Mungkin karena sejarahnya PKP ini didirikan oleh sesepuh TNI jadi sangat kental Pancasila dan nasionalismenya,” ujarnya.

Lebih jauh, kata Yussuf, dalam bidang hukum PKP akan terus mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“PKP meminta agar koruptor yang tidak memiliki hati nurani, merampok uang rakyat khususnya di masa krisis pandemi ini agar diberi hukuman maksimal,” tegasnya.

Kemudian terkait pandemi Covid-19, Yussuf mengungkapkan bahwa PKP memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemerintah yang telah berupaya keras menangani wabah Covid-19 sehingga kasusnya saat ini mulai melandai. PKP pun meminta agar program vaksinasi nasional terus dipercepat agar segera tercipta kekebalan komunal (herd immunity).

“Meskipun ada ancaman Omicron, kami yakin pemerintah akan dapat menangani masalah ini dengan baik,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Yussuf juga melaporkan bahwa terkait adanya bencana erupsi Gunung Semeru, PKP telah menerjunkan anggotanya untuk membantu upaya tanggap darurat di lokasi bencana.

“PKP telah menerjunkan Satgas Jawa Timur di TKP dalam rangka PKP peduli untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di sana,” lapornya.

Terakhir, Yussuf mengungkapkan bahwa PKP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah akan terus mengawal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin hingga tuntas.

“Kami dari PKP tetap akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Bapak,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Ketua Umum DPN PKP pada audiensi kali ini Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Sekretaris Dewan Pembina DPN PKP Rully Soekarta, Sekretaris Jenderal DPN PKP Irjen Pol (Purn) Syahrul Mamma, serta Bendahara Umum DPN PKP Ellen Sukmawati.

Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.