Jakarta, BIZNEWS.ID  - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan industri hulu migas menghadapi tantangan berupa ketidakpastian baik dari faktor eksternal maupun internal. Fluktuasi harga minyak dunia merupakan salah satu ketidakpastian dari sisi eksternal. Sedangkan ketidakpastian dari internal dapat berupa regulasi atau perizinan yang terlalu kompleks serta kebutuhan insentif untuk mendukung keekenomian lapangan migas.

"Industri hulu migas merupakan industri yang memiliki aspek ketidakpastian tinggi. Untuk menarik investasi demi mendukung peningkatan produksi, masalah ketidakpastian harus dikurangi," ujar Menteri ESDM.

Dikatakannya, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, antara lain penyederhanaan perizinan dan keterbukaan akses data migas untuk para investor. Selain itu, pemerintah juga menawarkan sistem sistem fiskal yang lebih fleksibel dengan memungkinkan kontraktor hulu migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak kerja sama yang akan digunakan, yaitu Gross Split atau Production Sharing Contract.

Menteri ESDM menambahkan pemerintah juga akan memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pengembangan lapangan migas. "Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (POD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor hulu migas termasuk sektor yang terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Permintaan migas global menurun secara signifikan, sementara sisi suplai juga mengalami tekanan akibat beberapa faktor. Selama pandemi harga minyak berfluktuasi secara dramatis bahkan sempat menyentuh titik negatif meski hanya untuk dua hari. "Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya situasi yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk dalam industri migas," ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa, terlepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, sektor hulu migas Indonesia sebenarnya sudah berjuang cukup lama untuk menahan laju penurunan produksi. Terkait dengan hal ini, menurut Menkeu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan baik untuk menggairahkan eksplorasi baru maupun untuk optimalisasi cadangan yang sudah ditemukan.
"Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk kita mendorong eksplorasi, karena kita sudah tidak bisa mengandalkan produksi yang ada saat ini. Kita perlu menyiapkan strategi baru," ujar Menkeu.

Ditambahkannya, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) didorong untuk terus melanjutkan eksplorasi meskipun kondisi saat ini tidak mudah mengingat harga minyak dunia belum pulih dengan cepat. "Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan dari pemerintah," ujarnya.

Terkait dengan produksi saat ini, Menkeu mengingatkan industri hulu migas untuk menjaga efisiensi. Kebutuhan akan efisiensi ini semakin meningkat karena ke depan energi migas akan berkompetisi dengan energi terbarukan. "Supaya tetap relevan, industri hulu migas harus bisa efisien," ujarnya.

Menkeu mengatakan dari sisi kebijakan pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri hulu migas. Melalui Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah mengupayakan penyederhanaan dan efisiensi birokrasi untuk mendukung semua industri di Indonesia. Melalui regulasi ini juga, pemerintah menurunkan pajak penghasilan dari 25 persen  menjadi 22 persen atau 20 persen dalam dua tahun ke depan. Menkeu menambahkan bahwa pemerintah juga menyediakan pembebasan Ppn dan bea masuk serta berbagai fasilitas lainnya untuk zona ekonomi khusus.

Photo : google image