Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pernyataan Gubernur (Governor Statement) mewakili negara-negara anggota konstituensi South-East Asia Voting Group (SEAVG) yang terdiri atas 11 negara, termasuk Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan dalam pertemuan Komite Pembangunan (Development Committee) yang dihadiri oleh Presiden Grup Bank Dunia (WBG), Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF), dan para Gubernur dari negara-negara anggota Grup Bank Dunia, pada Jumat (15/10) seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam situasi ekonomi global yang sudah mulai pulih, meskipun tidak merata. Kecepatan pemulihan ekonomi bergantung kepada beberapa hal, termasuk akses dan distribusi vaksin, kapasitas fiskal, dan rantai pasokan global. Di sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang.

Menanggapi kondisi ini, Menkeu berharap agar Bank Dunia dapat memimpin dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan lembaga keuangan internasional (IFI) lainnya dalam memastikan kerja sama kebijakan global yang terpadu untuk mengatasi masalah-masalah global tersebut.

“WBG dan IMF harus bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melengkapi negara-negara dengan sumber daya dan instrumen yang diperlukan guna menciptakan standar yang lebih kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi krisis,” ujar Menkeu.

Sementara itu, pembangunan yang lebih baik menuntut investasi dan membutuhkan sumber daya, serta pembiayaan yang inovatif. Komunitas global harus membentuk mekanisme pembiayaan yang akan memungkinkan negara-negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk merespon secara lebih efektif terhadap ancaman global di masa depan dan dengan cepat memulihkan ekonomi global.

Maka dari itu, WBG dan IMF harus menggunakan kekuatan dan kapasitasnya untuk meningkatkan dan memberikan solusi pembiayaan yang inovatif dan memperkenalkan instrumen untuk mengurangi risiko investasi swasta, memanfaatkan kapasitas keuangan yang ada, serta menyediakan dukungan teknis untuk mempercepat aliran modal dan meningkatkan investasi.

“Bank Dunia dan IMF harus menggunakan otoritasnya untuk mendorong pelaku global, regional, dan lokal dalam mengeksplorasi berbagai solusi pembiayaan inovatif yang selaras dengan GRID, SDGs, dan Perjanjian Paris,” kata Menkeu.

Menkeu juga menegaskan perlunya untuk terus meningkatkan tata kelola Grup Bank Dunia. Dalam hal ini, WBG harus berkomitmen untuk mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas tertinggi dalam semua operasinya dan mengikuti perubahan global.

Mewakili negara-negara SEAVG, Menkeu menyambut baik tinjauan hak suara pada International Development Association (IDA) dan kepemilikan saham pada International Bank for Reconstructions and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC). Harapannya, semangat konstruktif yang sama akan mengarah pada kemajuan dalam mencapai hak suara yang adil, baik di IBRD maupun IFC.