Jayapura, BIZNEWS.ID - Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin melakukan dialog dengan Tokoh Masyarakat dan jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua untuk membahas dua agenda penting. Pertama, tentang Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dimana Papua termasuk dalam 7 provinsi prioritas.

Dari dua agenda penting ini, Wapres menilai, seluruhnya akan berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat setempat sehingga nantinya dapat saling memberi masukan untuk menyejahterakan Papua.

“Saya harapkan rencana percepatan pembangunan kesejahteraan Papua ini memperoleh dukungan secara penuh, terutama oleh para tokoh masyarakat supaya percepatannya bisa tercapai,” ungkap Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi dan diskusi yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua, Sabtu (16/10/21) seperti dikutip Kominfo.go.id

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan 5 kerangka kebijakan yang digunakan sebagai strategi percepatan pembangunan kesejahteraan, diantaranya pembangunan SDM unggul; transformasi dan pembangunan ekonomi; pembangunan infrastruktur; pelestarian kualitas lingkungan; dan tata kelola pemerintahan. Ke depan, kelima kerangka tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan nyata yang hasil dan manfaatnya dirasakan khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Ia pun menguraikan beberapa upaya pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan daerah yang telah disusun dalam program quick win.

“Adanya program quick win, program percepatan tahun 2021-2022 yang hasilnya diharapkan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu pembangunan Papua Youth Creative Hub yang kemarin sudah diresmikan oleh Presiden,” jelas Wapres.

Sementara, terkait dengan kemiskinan ekstrem, Wapres menuturkan pentingnya program percepatan untuk menanggulangi hal ini. Sebab, penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu target tercapainya kesejahteraan daerah.

“Tidak ada lagi rakyat miskin itu, tapi itu saya kira bukan masalah yang mudah. Yang ekstrem ini kita hilangkan dulu,” kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta kepada gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Papua untuk dapat bekerja keras dalam merancang anggaran dan program yang tepat sasaran sesuai karakteristik di masing-masing wilayah.

“Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD, menyampaikan bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan diperlukan adanya kebijakan khusus untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat Papua, seperti pendekatan kesejahteraan dan program-program yang mendukung kemajuan Papua.

“Untuk menegakkan hukum dan keadilan, perlu adanya afirmasi untuk Papua, seperti diberi dana otonomi khusus 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU), jabatan gubernur untuk Orang Asli Papua, dan fasilitas menjadi PNS di pusat/daerah,” ujar Mahfud.

Rapat dihadiri oleh jajaran pemerintah Provinsi Papua, akademisi yang diwakili oleh Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Safanpo, tokoh agama yang diwakili oleh Ketua FKUB Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, dan tokoh perempuan yang diwakili oleh Anggota MRP Pokja Agama Dorice Mehue.

Sementara Wapres didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.