Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Kebijakan ini menjadi polemik dan pro kontra di tengah masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan itu dilakukan untuk menjaga cadangan/stok pangan menjelang hari besar keagamaan di dalam negeri supaya harga tetap terkendali.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan pandangannya bahwa yang disampaikan oleh Pemerintah masuk akal dan benar karena dalam UU pangan maupun UU cipta kerja tentang inpor pangan masih diperbolehkan guna memenuhi cadangan atau stok pangan masional agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan kejolak harga pasar.

"Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi devisit pasokan di masyarakat," kata Firman dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Jumat (19/3/2021).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, ketersediaan pangan ini menjadi hal penting, karena penduduk Indonesia  jumlahnya 270 juta lebih dan harus ada jaminan pangan dan tidak boleh diabaikan, mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa “pangan harus tersedia oleh nagara” dan pangan adalah “hak asasi manusia”.

Oleh karena itu, Firman mengatakan sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara. Langkah pemerintah ini penting, karena data stok pangan yang disampaikan Bulog bahwa serapan sampai dengan bulan April adalah masih dalam bentuk harapan panen akan datang dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak.

Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka saat ini sebanyak 883.585 ton  terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH bulog.

"Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tahu persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaan di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada kan belum dijelaskan oleh Bulog," tegas Firman sembari mendesak Komisi IV DPR RI segera melakukan pengecekan di gudang-gudang Bulog tersebut agar ada kepastian. Demikian dpr.go.id

Foto : istimewa