Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Indonesia telah memiliki koordinasi kebijakan dan rencana nasional terkait penanggulangan dampak perubahan iklim. Pemerintah juga telah melakukan penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging (CBT) yaitu proses mengidentifikasi anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang ditujukan untuk perubahan iklim yaitu mitigasi dan adaptasi.

“Tapi itu tentu mungkin tidak memadai dan karena itu kita akan menggunakan instrumen seperti perpajakan serta instrumen pembiayaan seperti green bond agar kita dapat menarik lebih banyak partisipasi sektor swasta,” jelas Menkeu sebagai pembicara pada High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth (HLAG) Roundtable on Mobilizing Private Investment and Finance for Sustainable Recovery and Growth secara daring, Minggu (11/07) seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Menurut Menkeu, pertemuan dan diskusi seperti yang dilakukan Bank Pembangunan Multilateral, IMF dan Bank Dunia seperti saat ini dapat membantu banyak negara untuk meningkatkan pengetahuan, membangun reputasi untuk mempersiapkan proyek hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti yang disepakati dalam Perjanjian Paris atau Nationally Determined Contribution (NDC).

“Jadi untuk Indonesia, kami bekerja sama dengan OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan untuk kemudian membuat platform bagi sektor swasta, khususnya pasar modal dan sistem keuangan untuk bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Saya kira partisipasi sektor swasta melalui lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dan pasar modal akan menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Menkeu menambahkan, setiap negara perlu berkontribusi secara bersama-sama untuk mencapai ekonomi dunia yang lebih ramah lingkungan, lebih berdaya tahan, dan berkelanjutan. Perlu adanya kolaborasi pembiayaan bersama dari dunia internasional maupun dari sektor usaha melalui upaya penerapan carbon pricing, penyiapan carbon market, dan carbon tax.

“Jadi, untuk Indonesia ini masih dalam tahap bagi kami untuk merancang berapa harga karbon dan pajak karbon, lalu mekanisme pasar untuk perdagangan dan memiliki mekanisme pasar untuk perdagangan karbon ini, yang akan sangat kritis bagi kami. Jadi kita akan belajar dari pengalaman negara lain dan mudah-mudahan ini akan meningkatkan semua upaya yang telah disebutkan sebelumnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth (HLAG) adalah forum yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan IMF untuk menginformasikan upaya global dan nasional dalam pemulihan berkelanjutan dari pandemi COVID-19, menetapkan jalan untuk mencapai tujuan penanganan perubahan iklim dan pembangunan hijau, tangguh dan inklusif. HLAG yang diluncurkan pada Juni 2021 berkontribusi pada konferensi internasional utama termasuk G20, G7, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia-IMF, COP15 dan COP26.