Jakarta, BIZNEWS.ID - Dinamika menjelang Muktamar NU yang masih belum bulat sepenuhnya, meskipun terlihat adanya arus yang menghendaki reschedule alias dimajukan, dipercepat atau dimundurkan, kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan semua pihak atas munculnya kerawanan konflik dan benturan antar elit hingga level grassroot (akar rumput) jama’ah Nahdlatul Ulama.

Jika itu terjadi, maka dapat menimbulkan kegaduhan sekaligus menjadi beban pemerintahan Presiden Jokowi dan kabinetnya yang sedang fokus bekerja dihimpit tekanan krisis kesehatan dan masalah perekonomian. Karenanya, diperlukan kesegeraan upaya dan langkah ishlah (berdamai) dan tabayyun (saling mengklarifikasi) untuk mengatasi kemadharatan yang menjadi tradisi dan akhlak para Kyai NU menuju “kalimatun sawa” alias titik temu yang masih terbuka lebar.

Demikian, pandangan Munawar Fuad Noeh, M.Ag., P.hD alias Kang Fuad, Associate Professor Universitas Presiden yang juga merupakan kader dan intelektual NU merespons sejumlah pertanyaan media di Jakarta.

“Saya sangat optimis, haqqul yaqien, apapun perbedaan, keragaman pendapat dan kepentingan di internal NU menjelang Muktamar, baik dari PBNU, Pengurus Wilayah, maupun Pengurus Cabang dan jamaah, termasuk siapapun yang maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU menjelang 1 Abad Pengabdiannya,  semuanya bermaksud untuk melanjutkan kemajuan dan masa depan NU yang telah diwariskan oleh para pendiri dan pendahulu”, Kang Fuad menegaskan.

Apapun materi dan motif yang menjadi perdebatan, terlepas dari perang wacana dan saling silang pendapat ataupun ada sebagian saling serang, hingga ada yang bablas turun aksi atau demo, menurut Kang Fuad yang pernah aktif di Pimpinan Pusat Ansor/Banser lebih dari 15 Tahun, dinamika menjelang Muktamar NU ke 34 perlu diwarnai dengan suasana yang sejuk, damai, dan sukacita bersama para pimpinan formal NU baik di Pusat dan Daerah, termasuk para Kyai dan Santri dan jamaah NU yang terbilang lebih dari 100 juta.

Menurut Kang Fuad, setidaknya terdapat tiga pandangan terhadap kondisi Muktamar pasca penetapan PPKM Level 3 yang mengubah waktu Muktamar NU yang semula disepekati pada 22-25 Desember 2021. Berdasarkan Keputusan Munas dan Konbes, telah ditetapkan Muktamar NU berlokasi di Lampung pada tahun 2021. Jika, terjadi situasi yang menghendaki perubahan kembali, sesuai mekanisme organisasi harus disepakati melalui Munas dan Konbes kembali yang menyertakan pengurus NU pusat dan daerah.

Pertama, Muktamar dimajukan pada 17 Desember 20219 dengan landasan titah pemimpin tertinggi Rais ‘Aam PBNU. Kedua, Muktamar dijadualkan pada Januari menjelang moment Milad NU. Ketiga, Muktamar tetap dilaksanakan tepat waktu pada 22-25 Desember dengan menggunakan jaringan digital-internal, melalui daring atau Hybrid, kombinasi daring dan luring. Keragaman pandangan tersebut juga secara subyektif diwarnai dengan tarik menarik kepentingan kontestasi Calon dan Tim suksesnya.

Mencermati setiap perkembangan yang terus meruncing, perlu segera dilakukan ishlah dan tabayyun dengan beragam cara dan bisa oleh siapapapun yang mengambil inisiasi. “Dari semua tokoh penting yang dapat mengambil langkah Ishlah dan Tabayyun adalah Abah Prof. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI, dan juga Majelis Tahkim Muktamar NU ke 34 yang sudah ditetapkan di Lampung melalui Munas dan Konbes NU sebelumnya patut dihormati bersama”, harap Kang Fuad.

“Sekali lagi, saya sangat yakin, Kyai Makruf  dengan sikap arif dan bijak sebagai ulama dan umara, demi marwah dan mashlahah, dapat menjernihkan segera menuju ishlah dan tabayyun yang diharapkan semua pihak. Biasanya dalam khas tradisi NU, bisa serba santai, sambil guyon, dan canda tawa saja bisa menyelesaikan masalah apapun. Itulah khas NU. Bisa saja Wapres mengajak  Shalat Jumat berjamaah bersama para pucuk pimpinan PBNU, mulai dari Ra’is Aam, Katib Aam, Ketua Umum Tanfidziyyah, dan Sekretaris Jenderal, serta Panitia Nasional dan Daerah, lalu sambil makan siang dan duduk lesehan, bincang santai sambil mencairkan ketegangan dan membangun suasan ishlah dan tabayyun untuk bersama menyukseskan Muktamar NU ke 34”, Kang Fuad meyakinkan.

Mantan Sekretaris Jenderal GP ANSOR tersebut menjelaskan, jika tak segera diambil langkah ishlah dan tabayyun, akibatnya citra, wibawa dan kehormatan Jamaah dan Jam’iyyah NU, akan banyak dicibirkan dan diolok-olok karena tak mampu mengelola  konflik dan benturan kepentingan, di tingkat Tokoh Puncak, elit Internal PBNU, Kisruh internal Panitia, PBNU dg PW / PC, Antar PW / PC saling benturan, apalagi dengan menyaksikan hingar bingar di media sosial yang tidak sehat, terkait Muktamar NU memang perlu dijernihkan dan diharmonisasikan. “Selama ini, sepanjang sejarah Republik, NU adalah pemberi solusi dan penyemai kesejukan, kerap memberi jalan keluar atas masalah apapun di negeri ini. Akan indah pada saatnya, masalah muktamar pun yakin bisa rampung”, ulas Kang Fuad optimis.

Pandangan dan sikap moral Wapres RI, agar apapun yang terjadi di lingkungan NU dan jelang Muktamar, sebaiknya diselesaikan dengan sejuk, damai dan tenang dengan berakhlakulkarimah, menurut Kang Fuad, merupakan perhatian dan kepedulian Wapres sebagai ulama maupun umara. “Menurut hemat saya, tak perlu ragu, peran Wapres yang juga sebagai Ulama dan Tahkim, untuk segera mengambil langkah kongkret, menengahi dan mengundang para pihak untuk urun rembug dan musyawarah”, usul Kang Fuad yang juga IKAL PPSA-23 Lemhannas RI berharap.

“Kalau Wapres tak segera ikut menyelesaikan, akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi dan Pemerintahan juga. Juga menjadi keresahan  yang meluas di kalangan warga NU dan masyarakat yang saat ini masih terpuruk dan susah karena terdampak pandemi dan krisis”, Kang Fuad menambahkan.

“Secara pribadi, saya menelaah dan menyerap berbagai aspirasi, serta observasi menyaksikan dan mengkonfirmasi sejumlah pihak, secara obyektif, tak ada keraguan para pemangku kepentingan di Lampung, baik, Panitia Daerah, Pejabat pemda mulai dari Gubernur dan para kepala daerah, Polri dan TNI, serta para tokoh masyarakat di Lampung, sudah siap dan mendukung pelaksanaan Muktamar NU, baik dimajukan, secara daring maupun kombinasi hybrid, ataupun dilakukan reschedule, tak ada aral dan halangan yang merintangi secara teknis dan operasionalnya”, Kang Fuad menutup perbincangan.