Jakarta, BIZNEWS.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, menyampaikan tiga pelajaran penting yang dapat dipetik bangsa Indonesia dari pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Pandangan tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya pada 12 November 2026. Menurut Al Muzzammil, peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia sekaligus momentum untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan integritas pejabat publik.

Pelajaran pertama, menurut Al Muzzammil, adalah pentingnya menegakkan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ia menilai proses hukum yang berjalan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR RI menunjukkan bahwa mekanisme konstitusional harus dihormati dan dijalankan tanpa membedakan kedudukan seseorang.

Pelajaran kedua berkaitan dengan penghormatan terhadap ijazah sebagai simbol perjuangan dan kesungguhan seseorang dalam menempuh pendidikan. Al Muzzammil menegaskan bahwa setiap calon pejabat publik ke depan harus menggunakan ijazah yang sah dan asli. Hal tersebut dinilai penting sebagai bentuk penghargaan terhadap jutaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang telah berjuang memperoleh pendidikan melalui proses yang jujur dan bertanggung jawab.

Pelajaran ketiga, lanjut Al Muzzammil, adalah pentingnya menjaga marwah pendidikan sebagaimana menjadi amanat reformasi dan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945. Pendidikan tidak sekadar berorientasi pada pencapaian akademik atau gelar, tetapi juga harus mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecerdasan untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa. Karena itu, integritas dalam dunia pendidikan harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi, termasuk oleh mereka yang menduduki jabatan publik.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah bergulirnya persoalan terkait dokumen pendidikannya dan usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR RI. Setelah surat pengunduran diri diterima, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan karena dinilai tidak lagi relevan. 

Al Muzzammil berharap, momentum pengunduran diri Gibran dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Ia menginginkan agar peristiwa tersebut mendorong terwujudnya politik yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sekaligus melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, menjunjung tinggi hukum, serta memberikan keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.