Jakarta, BIZNEWS.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Gibran tiba di Gedung MPR sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan setelan jas dan dasi merah. Penyerahan surat ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional yang dalam beberapa hari terakhir diwarnai kabar mengenai rencana pengunduran dirinya. 

Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses penyampaian sikap politik Gibran kepada kepala negara sebelum surat pengunduran dirinya disampaikan secara resmi kepada lembaga perwakilan. Sehari sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi telah membenarkan kabar bahwa Gibran memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden. 

Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya. Berdasarkan laporan media, pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung singkat, sekitar 15 menit. Setelah menyerahkan surat, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media, baik mengenai alasan pengunduran dirinya maupun langkah politik yang akan diambil setelah meninggalkan jabatan Wakil Presiden. 

Keputusan Gibran untuk mundur tidak terlepas dari polemik mengenai persyaratan pendidikan dan keabsahan dokumen pendidikannya yang menjadi sorotan publik. Persoalan tersebut berkembang menjadi persoalan hukum setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada Oktober 2026 terkait persyaratan pencalonannya. Isu tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai kelayakan Gibran dalam menjalankan jabatan sebagai Wakil Presiden. 

Di lingkungan DPR RI, persoalan tersebut juga berkembang melalui usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik sebelumnya telah mengajukan usulan terkait persoalan tersebut. Bahkan, DPR telah menjadwalkan pembahasan usulan HMP dalam rapat paripurna. Meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri, sejumlah anggota DPR menyatakan bahwa proses pembahasan di parlemen tetap perlu berjalan sesuai mekanisme kelembagaan. 

Pengunduran diri Gibran selanjutnya akan menjadi perhatian MPR untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan membahas langkah selanjutnya setelah menerima surat tersebut. Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri merupakan tahapan penting, sementara proses administrasi dan konstitusional terkait pemberhentian Wakil Presiden tetap harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. 

Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024, mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan 2024–2029. Apabila pengunduran dirinya diproses dan ditetapkan secara resmi, hal tersebut akan menjadi peristiwa politik penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia. Perhatian publik kini tertuju pada keputusan MPR dan langkah Presiden Prabowo dalam menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden serta keberlanjutan pemerintahan ke depan