Jakarta, BIZNEWS.ID - Presiden Joko Widodo mewakili Presidensi G20 dipercaya oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menjadi anggota Global Crisis Response Group (GCRG). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, PBB mengharapkan peranan penting Indonesia dalam G20 untuk berkolaborasi memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan.

“Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 menekankan kolaborasi dengan negara maju dan berkembang untuk menjawab berbagai krisis, termasuk pangan, energi, dan keuangan, serta melakukan sinkronisasi dan sinergi concrete deliverables dengan inisiatif yang dibangun oleh negara-negara GCRG,” ungkap Susiwijono dalam rilisnya, Jumat (10/06).

Kolaborasi dan sinergi antara Presidensi G20 dan GCRG diwujudkan dalam beberapa kolaborasi pembahasan. Pertama, pembahasan Agriculture Deputies Meeting (ADM) G20 dan GCRG. Sekjen PBB pada forum GCRG mendorong adanya package deals untuk kelancaran pasokan pangan dari Ukraina dan pupuk dari Rusia. Negara G7 telah meluncurkan inisiatif untuk mengatasi krisis pangan antara lain berupa bantuan finansial dan kerja sama dengan Bank Dunia dalam membentuk Global Alliance of Food Security.

Kedua, pembahasan Energy Transitions Working Group (ETWG) G20 dan GCRG. Presidensi G20 Indonesia dimanfaatkan untuk mengenalkan skenario Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sedangkan negara Anggota G20 dan Undangan berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan dan memastikan tidak terjadi ketimpangan dalam mekanisme pendanaan.

Ketiga, pembahasan terkait isu Keuangan (Finance Track) dalam G20 dan GCRC. Senegal menyampaikan perlunya penangguhan debt service dan pembahasan Pilot Project dalam G7 dan G20. Sekjen PBB mendorong adanya review atas G20 Common Framework for Debt yang dinilai tidak efektif, serta mendorong International Finance Institutions untuk merespons cepat kebutuhan finansial negara berkembang. Antara lain terkait fleksibilitas dan peningkatan limit pinjaman, serta penerapan Resilience and Sustainable Trust (RST). Deputi Sekjen PBB menyampaikan bahwa G20 perlu mereaktivasi Debt Service Suspension Initiative (DSSI) selama dua tahun dan re-design proses.

Terakhir, pertemuan di Forum G20 selanjutnya. Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri G20 tanggal 7-8 Juli 2022 di Bali untuk mendiskusikan perkembangan pembahasan G20, bagaimana G20 mendukung negara berkembang, dan isu global lain. Pertemuan Tingkat Sherpa ke-2 pada 10-12 Juli 2022 di Labuan Bajo untuk progress pembahasan pada tingkat Working Group Sherpa Track dan progress usulan concrete deliverables. Pertemuan Finance and Central Bank Deputies ke-4 pada 13-14 Juli 2022 di Bali sebagai pendahuluan Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central. Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central ke-3 pada 15-16 Juli 2022 di Bali untuk pembahasan isu-isu di Finance Track.

“Pemerintah Indonesia akan mengamplifikasi peran aktif dan kepercayaan pada tingkat global ini di forum GCRG dan mengaitkannya dengan pembahasan pada forum G20. Sherpa GCRG Indonesia akan membangun komunikasi intensif dengan para negara anggota GCRG dan G20 karena pembahasan harus difokuskan pada langkah konkret, tepat, dan cepat untuk mengatasi krisis. Tidak hanya krisis karena perang Ukraina-Rusia, namun juga krisis karena efek pandemi Covid-19. Selain itu, Sherpa GCRG Indonesia juga akan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini,” pungkas Susiwijono. Demikian Kemenkeu.go.id.