Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Selasa (04/06). Pada agenda kali ini, Menkeu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2025 dan RKP Tahun 2025.

Pada kesempatan itu, Menkeu mengawali dengan membahas berbagai tantangan perekonomian dunia, mulai dari tensi geopolitik yang terus membawa perubahan besar pada tatanan perekonomian global, hingga kepada persoalan iklim, digitalisasi, hingga ageing population. 

“Dari berbagai perkembangan ekonomi Inilah yang kita sebut sebagai pembentuk dari lingkungan global terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal kita,” ungkap Menkeu pada

Menghadapi tantangan ekonomi global itu, Menkeu mengatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dijaga tetap mampu merespon perubahan secara cepat.  Namun, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal jangka menengah. Dengan begitu, arah dan strategi makro fiskal tahun 2025 didesain untuk mengakselerasi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

“Merumuskan APBN transisi jangka menengah panjang perlu suatu konsistensi agar masalah struktural bisa diselesaikan, namun pada saat yang sama bisa terus menjaga kewaspadaan dan responsiveness dari APBN sehingga berbagai gejolak yang sifatnya jangka pendek tidak mengganggu arah tujuan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia emas 2045,” tuturnya seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

Menkeu juga menyebut diperlukan akselerasi pertumbuhan perekonomian 6-8% per tahun untuk Indonesia dapat menjadi perekonomian terbesar ke-5 di dunia. Untuk mencapai itu, terdapat tiga sisi kunci yang meliputi sisi modal, sisi tenaga kerja, serta sisi produktivitas.

“Produktivitas dalam hal ini fokus penguatan dalam jangka menengah adalah area yang sudah sering disampaikan, yaitu SDM unggul, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, inklusifitas infrastruktur birokrasi yang efisien, ekonomi kreatif dan sektor pertahanan keamanan yang makin mandiri, termasuk bidang pangan dan energi, serta dari sisi nasionalisme, demokrasi dan HAM,” tegas Menkeu.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 diproyeksikan membaik dengan asumsi berdasarkan KEM-PPKF 2025 meliputi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 - 5,5 persen (yoy); inflasi 1,5 - 3,5 persen (yoy); nilai tukar Rp15.300 - 16.000 (Rp/USD); suku bunga SBN 10 tahun (10 persen) 6,9-7,3; harga minyak mentah Indonesia 75 - 85 (USD/Barel); lifting minyak 580 - 601 (ribu bph); lifting gas bumi 1.003 - 1.047 (ribu bsmph).

Namun begitu, Menkeu menilai bahwa masih terdapat banyak agenda pembangunan dan perbaikan yang harus terus dilakukan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta perluasan pemerataan adalah ketiga hal yang harus secara konsisten diperjuangkan. 

“Langkah-langkah yang telah dan sedang diambil seperti reformasi perpajakan, penguatan penegakan hukum pajak dan peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci dalam menjaga kesehatan APBN. Pemerintah juga akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan,” tukasnya.