Jakarta, BIZNEWS.ID - Indonesia telah menerima konfirmasi mengenai indikasi alokasi tahap awal vaksin multilateral, yaitu dari mekanisme Covax Facility. Sesuai dengan surat dari GAVI, di tahap awal, Indonesia akan menerima 13,7-23,1 juta dosis vaksin Astra Zeneca yang akan dikirim melalui 2 tahap, yaitu: kuartal I, sebanyak 25-35%, dan kuartal II sebanyak 65-75% dari alokasi awal tersebut.

Distribusi vaksin akan dilakukan setelah vaksin AZ mendapatkan WHO EUL (Emergency Use Listing), telah mendapatkan validasi dari kelompok Independent Allocation of Vaccines Task Force (AIVG) dan ketersediaan suplai dari manufaktur sesuai dengan perkiraan awal.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan, guna menindaklanjuti beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia sebagai persiapan pengiriman vaksin.

Diperlukan kesiapan domestik penerimaan vaksin multilateral, a.l. kesiapan regulasi (penerbitan Emergency Use Authorization), aturan identifikasi, jalur distribusi dan rencana vaksinasi nasional.

Secara paralel, juga dilakukan penyampaian berbagai kelengkapan administrasi kepada Sekretariat GAVI sesuai tenggat waktu yang diperlukan.

Pada tanggal 30 Januari 2021, Menlu Retno juga telah melakukan pembicaraan dengan CEO GAVI, Seth Berkley, membahas berbagai isu vaksin multilateral, termasuk kekhawatiran berkembangnya vaksin nasionalisme. Jika hal ini terus terjadi, maka dikhawatirkan akan berdampak pada upaya dunia melakukan kerjasama melalui jalur multilateralisme.

Isu alokasi vaksin ini juga dibahas dalam pertemuan COVAX-AMC Engagement Group yang dipimpin oleh Ketua Bersama, yaitu Menlu RI, Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada pada 27 Januari 2021.

Proses panjang diperolehnya vaksin multilateral melalui Covax Facilities ini dimulai sejak penyampaian joint letter Menlu dan Menkes kepada CEO GAVI, yang berupa Expression of interest/EoI bergabungnya indonesia didalam Covax AMC92. EoI secara langsung disampaikan pada kunjungan Menlu dan MenBUMN ke Jenewa, Oktober 2020.

Proses ini terus dikawal melalui kerja sama dan kolaborasi berbagai instansi di Indonesia yaitu Kemkes, Kemen BUMN; Kemkeu, BPOM dan Kemlu.

Diplomasi Indonesia akan terus memastikan berbagai komitmen pasokan vaksin baik dari jalur bilateral dan multilateral untuk mendukung kelancaran proses vaksinasi nasional. Demikian kemlu.go.id