JAKARTA, KORANSATU.ID - Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Perbakin Jakarta yang dijadwalkan pada 6 Desember 2025 terancam molor. Hingga akhir November, belum ada kejelasan dari Pengprov terkait verifikasi klub peserta, padahal tahapan ini wajib rampung sebelum Musprov digelar sesuai amanat AD/ART organisasi.

Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Perbakin Jakarta, Aldwin Rahadian, menegaskan bahwa proses menuju Musprov tersendat karena Pengprov belum memberikan kepastian administrasi maupun teknis.

“Kami sudah menjadwalkan pengumuman hasil verifikasi pada 25 November 2025, tetapi sampai hari ini TPP belum menerima surat keputusan kepanitiaan Musprov, materi Musprov, maupun kepastian jumlah klub yang sah,” ujar Aldwin dalam jumpa pers, Selasa (25/11/2025).

Ia menilai sikap Pengprov, khususnya Ketua Harian Perbakin Jakarta, Alexander Budiman, tidak proaktif menyiapkan agenda penting tersebut.

“TPP sudah berjalan sesuai mandat, tapi panitia Musprov saja belum dibentuk. Kami sangat kecewa dengan sikap Ketua Harian,” tegasnya.

Menurut Aldwin, inti persoalan terletak pada ketidakjelasan jumlah klub yang akan menjadi peserta Musprov. Berdasarkan data terakhir, terdapat 30 klub yang sudah terverifikasi. Namun, Rakorprov kemudian menambah klub baru hingga total mencapai 37 hingga 40 klub, tanpa ada pengesahan resmi.

Situasi ini membuat TPP tidak dapat menentukan batas minimal 30 persen dukungan bagi bakal calon ketua umum sebagaimana diatur AD/ART.

“Kami sudah berkirim surat resmi kepada Ketua Umum Pengprov untuk meminta kepastian jumlah peserta Musprov. Tanpa surat itu, TPP tidak bisa mengeluarkan hasil verifikasi,” kata Aldwin.

Ia menambahkan, “Belum ada keputusan tertulis apakah hitungan 30 persen itu mengacu pada 30 klub lama, 37 klub hasil rakerprov, atau total 42 klub. Acara tinggal menghitung hari, tetapi progresnya hampir tidak ada.”

Hingga saat ini, TPP mencatat ada tiga bakal calon ketua umum yang telah mendaftar: Brigjen Pol Umar Suria Fana, Irjen Pol Widodo, dan Irjen Pol Reza Arief Derwanto. Namun, dukungan yang diserahkan masing-masing calon masih bervariasi.

“Ada dukungan dari klub yang statusnya belum jelas. Bahkan ditemukan dukungan ganda. Sesuai AD/ART, satu klub hanya boleh memberi satu dukungan, dan ini akan kami verifikasi ketat,” tegas Aldwin.

Di luar kapasitasnya sebagai Ketua TPP, Aldwin yang juga pimpinan salah satu klub menegaskan bahwa ia bersama para pemilik klub akan mengkaji ulang kinerja Ketua Harian dalam forum Musprov nanti.

“Komunikasi dengan Ketua Harian saja sulit, ditelepon susah. Kinerja seperti ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.(Dens)