Jakarta, BIZNEWS.ID – Transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan menjadi salah satu upaya Pemerintah terkait pengendalian perubahan iklim. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara ‘Asia House Conference - The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia's Sustainability Goals’, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (30/9).

Seperti dikutip Kemenkeu.go.id, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menangani isu perubahan iklim. Untuk itu, Indonesia tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam kebijakan fiskal, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dari sisi penerimaan seperti insentif pajak untuk sektor energi terbarukan, dan dari sisi belanja seperti subsidi untuk sektor energi dan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

“(kebijakan) ketiga adalah pada pembiayaan.  Bagaimana kita akan menyediakan pembiayaan untuk proyek hijau, kami menggunakan itu. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menerbitkan green bonds secara global, yang juga dikombinasikan dengan basis syariah dan hal itu sudah diterima secara baik,” lanjut Menkeu.

Namun demikian, Indonesia membutuhkan dana yang besar setiap tahunnya untuk membiayai transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan tersebut. Maka, Indonesia memerlukan partisipasi pihak swasta untuk turut serta berkontribusi. Dalam upaya memfasilitasi hal tersebut, Pemerintah tengah menyusun road map transisi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satunya melalui penyusunan kerangka kebijakan untuk pasar karbon, penentuan harga karbon, mekanisme perdagangan karbon, serta kebijakan pajak karbon.

“Parlemen juga memberikan dukungan yang sangat kuat dengan syarat kami memberikan roadmap yang jelas menuju energi CO2 yang lebih rendah. Seperti yang Anda ketahui bahwa komitmen kami adalah untuk tahun 2060 agar Indonesia memiliki net zero emission,” jelas Menkeu.