Jakarta, BIZNEWS.ID - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama 4 (empat) anggotanya menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (18/01/22).

Mengawali pertemuan, Wiranto melaporkan pada Wapres beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan kepada Presiden pada 2022. “Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” ungkapnya.

Terkait pembangunan SDM misalnya, lanjut Wiranto, pemerintah perlu menangani bonus demografi dengan baik agar tidak menambah beban perekonomian Indonesia.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya seperti dikutip wapresri.go.id.

Di samping itu, Anggota Wantimpres Agung Laksono menyampaikan pertimbangan terkait landasan hukum perpindahan IKN. Menurutnya Undang-Undang tentang IKN perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk perlunya sosialisasi kepada masyarakat guna menghindari munculnya respons negatif di masa mendatang.

“Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” sarannya.

Lebih jauh, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres turut menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya terkait pengembangan UMKM. Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, menurut mereka masih kerap terjadi kesulitan pengurusan perizinan usaha karena regulasi dan proses birokrasi yang cukup berat untuk dipenuhi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres menyambut baik karena memang sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Pertama, perihal pengembangan UMKM. Wapres berharap, kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM, seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai hal secara terintegrasi, sehingga memangkas proses birokrasi.

“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor di situ, perizinan ya di situ. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres.

Kendati demikian, lanjut Wapres, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP.

Kedua, terkait pembangunan SDM. Pemerintah sedang berusaha agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor pada pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka. Dengan kualitas guru yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat.

“Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri,” urainya.

Selanjutnya, terkait penyusunan landasan hukum perpindahan IKN, Wapres juga berharap prosesnya dapat berjalan dengan lancar.

“Tentang IKN, karena ini sudah menjadi keputusan yang sudah diambil dan sekarang sedang dilakukan pembicaraan-pembicaraan di DPR, mudah-mudahan tidak mengalami yang dialami oleh UU Ciptaker di MK. [Ini] sebenarnya sudah diantisipasi,” ujar Wapres.

Terakhir, Wapres berharap dapat terus menerima masukan-masukan strategis dari Wantimpres. Tidak hanya itu, ia juga mengharapkan Wantimpres turut memantau segala perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi.

“Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini, kalau dibiarkan akan terus seperti itu,” ujar Wapres.

“Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap,” pungkasnya.

Dalam pertemuan ini, Ketua Wantimpres Wiranto didampingi oleh anggota Wantimpres Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo.

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.