Jakarta, BIZNEWS.ID - Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan iklim. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan secara intensif serta mempertimbangkan perkembangan terkini dan studi kasus dalam Pertemuan Sustainable Finance Working Group ketiga (3rd SFWG) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia melalui kolaborasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah diselenggarakan di Bali pada 14 – 15 Juni 2022.

Untuk mendorong dan mendukung mekanisme transisi hijau, Presidensi Indonesia telah memprioritaskan mekanisme transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan terjangkau. Termasuk pembahasan kebijakan yang intensif dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan dalam penyusunan kebijakan Mekanisme Transisi Energi / Energy Transition Mechanism (ETM).

Selain itu, dalam mendorong peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, para anggota menyoroti pentingnya peningkatan penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban biaya operasional dalam praktik keuangan berkelanjutan, khususnya bagi sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), serta mendorong pemerintah untuk membantu perusahaan dalam mengadaptasi Sustainable Supply Chain Finance (SSCF).

Seperti dikutip Kemenkeu.go.id, dalam pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh Anggota G20, undangan, dan organisasi internasional tersebut, banyak anggota juga menyoroti pentingnya meningkatkan dukungan dan peran untuk UKM, serta mendorong peran Lembaga Keuangan Multilateral / Multilateral Development Banks (MDBs) dan organisasi internasional dalam memberikan dukungan pembiayaan dan asistensi bagi pengembangan kapasitas kelompok negara berkembang. Sementara itu, peningkatan aksesibilitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan dukungan sistem perbankan yang melibatkan peran bank-bank lokal – nasional sebagai mitra dalam implementasi blended finance.

Dalam Forum Policy Levers, para anggota mendiskusikan dan menyoroti berbagai alternatif instrumen dan pendekatan yang saat ini tersedia dalam rangka mencapai proses transisi yang teratur, adil dan terjangkau. Dalam diskusi ini juga dicapai kesepakatan bahwa “tidak ada satu pendekatan mutlak yang akan cocok diterapkan untuk semua anggota”. Para anggota juga mendukung pengembangan kerangka keuangan transisi yang fleksibel dan dinamis, namun juga praktis, kredibel, dan disusun berbasis pada ilmu pengetahuan.

“Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong tindakan kolektif, dan mengembangkan model praktik untuk memberikan hasil nyata dalam mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam rilisnya, Rabu (15/06).