Jakarta, BIZNEWS.ID - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya regulasi terkait transformasi digital. Menurut Presiden, regulasi tersebut harus dibuat dengan lebih holistis agar perkembangan teknologi dapat menciptakan potensi ekonomi baru dan tidak menghambat perekonomian yang sudah ada.

“Payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistis dan ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa–yang kita harapkan dan diharapkan oleh masyarakat–mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023, yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin, 25 September 2023.

Presiden juga mengatakan bahwa regulasi tersebut dibuat untuk mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi. Selain itu, melalui regulasi transformasi digital tersebut pemerintah ingin memberikan payung hukum terhadap industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

“Industri kreatif harus dipayungi. UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini,” ungkap Joko Widodo seperti dikutip presidenri.go.id.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah baru saja memutuskan aturan terkait perniagaan di media sosial atau social commerce di Indonesia. Presiden menyebut social commerce memberikan dampak yang besar bagi pelaku UMKM di Tanah Air akibat terlambatnya regulasi.

“Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya ke mana-mana,” ucap Presiden.

Presiden juga mengatakan bahwa dunia digital tidak bisa dihentikan. Bahkan, negara-negara besar juga memiliki kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat.

“Kemarin waktu terakhir G20 di India, urusan AI (artificial intellegence) ini 6 negara berbicara secara khusus mengenai ini. AI ini. Negara-negara besar lagi. Dan saya menangkap ada ketakutan-ketakutan yang amat sangat mengenai artificial intelligence,” tutur Presiden.

“Dan regulasinya selalu terlambat, peraturannya selalu terlambat sehingga selalu didahului oleh hal-hal yang baru. Kita belajar yang satu belum selesai sudah muncul generative artificial intelligence. Ini barang apa lagi yang satu belum kita pelajari. AI sekarang ini,” tandasnya.

Foto: BPMI Setpres/Kris