Home Internasional Percepat Perundingan IEU-CEPA untuk Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi RI - Uni Eropa

Percepat Perundingan IEU-CEPA untuk Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi RI - Uni Eropa

0
SHARE
Percepat Perundingan IEU-CEPA untuk Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi RI - Uni Eropa

Nusa Dua, BIZNEWS.ID - Di sela-sela kegiatan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting di Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Vice-President Commisioner for Trade, Valdis Dombrovskis, Kamis (22/09), di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Sebagai informasi, Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, namun nilai perdagangan bilateral dan investasi Indonesia - Uni Eropa belum merefleksikan potensi yang sebenarnya. Nilai perdagangan Indonesia - UE pada tahun 2021 tercatat sebesar USD 29,03 Miliar, terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar USD 23,26 Miliar. Sementara itu, pada periode Januari-Juli 2022, nilai perdagangan tercatat sebesar USD 18,59 Miliar atau meningkat 20% dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni USD 15,52 Miliar. Untuk itu, percepatan penyelesaian Perundingan IEU - CEPA menjadi sangat penting karena implementasi dari IEU - CEPA akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia dan seluruh negara anggota Uni Eropa.

“Para pemimpin kedua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi ganjalan dalam perundingan IEU-CEPA, terutama penyelesaian di tingkat teknis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Menko Airlangga.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai proposal kebijakan Uni Eropa yang diterapkan melalui Green Deal Strategy, khususnya menyangkut Deforestation Free Supply Chain (DFSC), proses sengketa dagang di WTO dan Uni Eropa, Neraca Komoditas, dan Halal Certification. Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia mencermati langkah Uni Eropa terkait implementasi dari Green Deal Strategy dan juga Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang dapat berdampak pada aspek perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk langkah penerapannya.

Pada pertemuan tersebut dibahas juga terkait dengan sertifikasi halal, untuk mendukung industri halal yang melakukan ekspor barang ke Eropa. Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki badan yang menangani sertifikasi halal (BPJPH). Kiranya proses sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan di Kawasan negara-negara Uni Eropa, dapat didorong melalui kesepakatan saling mengakui atau mutual recognition agreement.

Selanjutnya, pihak Uni Eropa sangat terkesan dan menyampaikan apresiasinya atas upaya dan langkah Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang mendukung Foreign Direct Investment (FDI) yang di dorong melalui penerapan UU Cipta Kerja. Untuk memperkuat kebijakan dimaksud, Uni Eropa berharap berbagai kendala teknis di lapangan dapat segera dituntaskan.

Dalam kesempatan tersebut, EVP Dombrovskis juga sepakat bahwa hubungan antara kedua pihak sangat penting dan memiliki peluang yang besar. Pihak EU juga menginginkan transparansi dalam carbon price. Selain itu, Uni Eropa juga memuji peran Indonesia di kawasan dan di tingkat global, melalui ASEAN dan G20, serta menyampaikan dukungan kepada Indonesia dalam fora Internasional lainnya.

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian, Sesmenko Perekonomian, Sekjen Kemenperin, Dirjen KPAII Kemenperin dan Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian. Sementara dari pihak Uni Eropa, hadir bersama EVP Valdis Dombrovskis yakni Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Head of Cabinet Commissioner for Trade European Commission, dan pejabat terkait. Demikian ekon.go.id.