Jakarta, BIZNEWS.ID – Dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya. Menkeu menyebut, pemerintah sepakat dengan semua Fraksi untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal tahun depan.

"Kami sepakat dengan semua Fraksi DPR mengenai pentingnya untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat di dalam menghadapi ketidakpastian global", ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Selasa (29/08)

Pada Rapat Paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPR-RI seluruhnya menggarisbawahi semakin kompleks dan beratnya tantangan mengelola ekonomi ke depan, khususnya ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai potensi implikasinya.

"Kita patut bersyukur bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang kuat maka Indonesia mampu mengatasi pandemi dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi ke depan di dalam mewujudkan semua Visi Indonesia Maju 2045", tambah Menkeu.

Menkeu mengungkapkan, dalam guncangan dan kompleksitas kondisi global pasca pandemi, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu menjaga pemulihan ekonomi secara baik. Untuk itu, APBN akan terus dijadikan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menuntaskan berbagai prioritas pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani pun memaparkan jawaban pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, optimalisasi pendapatan negara, dan peningkatan kualitas belanja.

Selain itu Menkeu juga menjelaskan kebijakan pemberian insentif terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), upaya pemerintah untuk menjamin subsidi tepat sasaran, peningkatan sinergi keuangan pusat-daerah, dan sebagainya.

Menkeu pun menyambut baik dukungan anggota Dewan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPR yang telah menyampaikan pandangan terhadap RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus," ucap sang Bendahara Negara seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

"Besar harapan kami ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan arsitektur APBN yang lebih sehat, berkeadilan serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (inklusif), tak terkecuali kelompok miskin dan rentan," tambahnya.