Home Ekonomi Pandemi COVID-19, BPOM Aktif Awasi Produk Pangan

Pandemi COVID-19, BPOM Aktif Awasi Produk Pangan

15
0
SHARE
Pandemi COVID-19, BPOM Aktif Awasi Produk Pangan

Jakarta, BIZNEWS.ID - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan akan tetap melakukan pengawasan terhadap keamanan produk pangan selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri meski berada dalam situasi pandemi COVID-19.

BPOM mengatakan, dalam pengawalannya, mereka akan tetap menerapkan protokol penanganan COVID-19. Dalam pernyataan resminya, BPOM bersama 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 kantor BPOM di kabupaten/kota akan melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadan hingga jelang Idul Fitri.

"Dengan pengawalan Badan POM terhadap keamanan pangan selama bulan Ramadan, diharapkan dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan masyarakat Muslim dalam beribadah," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito seperti dikutip dari laman resmi BPOM pada Sabtu (25/4/2020) seperti dikutip liputan6

Adapun, target intensifikasi pengawasan BPOM difokuskan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar atau ilegal, kedaluwarsa, dan rusak di sarana ritel dan distribusi pangan, serta jajanan berbuka puasa atau takjil yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, maupun pewarna yang dilarang.
Data BPOM Tahun 2019

Data BPOM di pengawasan pangan Ramadan dan jelang Idul Fitri pada 2019, masih ditemukan adanya makanan yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan (TMK). BPOM menemukan dari 5.862 sarana ritel dan distribusi pangan yang diperiksa, terdapat 2.667 (45,40 persen) sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan rusak, kedaluwarsa, dan tidak berizin edar.

Apabila dibandingkan dengan data di 2018, terdapat peningkatan sarana yang terpaksa, jumlah produk TMK, serta besaran nilai ekonomi temuan. Namun, terjadi penurunan jumlah produk kedaluwarsa dan tidak berizin edar. Di sisi lain, terdapat kenaikan jumlah produk rusak di peredaran.

Sementara terkait takjil, hasil pengawasan tahun 2019 menemukan dari 16.314 sampel yang diperiksa, terdapat 517 sampel (3,17 persen) yang tidak memenuhi syarat. Angka ini menurun dari tahun 2018 yang berada di angka 5,34 persen.

Photo : google image