Jakarta, BIZNEWS.ID - Pandemi  Covid-19  telah  mengganggu kegiatan ekonomi di seluruh dunia, termasuk kawasan ASEAN sejak tahun 2020. Di awal tahun 2022 ini, terdapat  sinyal  pemulihan  ekonomi  di  ASEAN. Namun,  prospek  ekonomi  global masih diliputi ketidakpastian yang tinggi.

“Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu. Kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun pada kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan”, ujar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022.

ASEAN merupakan kawasan yang resilien di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut. Pertumbuhan ekonomi ASEAN positif sebesar 2,9% (year on year) di tahun 2021. Seiring dengan itu, Indonesia mampu tumbuh positif 3,69% di tahun 2021. Menyusul capaian ini, Menkeu RI diundang menyampaikan strategi Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara ASEAN pada Showcase Event on “Sustainable Finance:Mobilizing Financial Resources for Post-Covid-19 Economic Recovery”. 

Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bagaimana kiprah kebijakan fiskal sejak pandemi terjadi yaitu (i) pelebaran defisit di atas 3% PDB selama 3 tahun, setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada dibawahnya, (ii) fleksibilitas APBN agar APBN dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta (iii) gotong royong (burden  sharing) dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim yang semakin kuat. Indonesia sudah mengintegrasikan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih pada 2060. Berbagai upaya juga telah dilakukan, baik melalui pemanfaatan dana publik maupun memperkenalkan pendekatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang berbasis pasar melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Dalam skema  NEK,  Pemerintah  mencoba  memanfaatkan  pasar  karbon  dan  pajak  karbon. Regulasi pajak karbon sendiri diperkuat melalui pengesahan UU HPP.

Sebagai bentuk upaya dalam penekan emisi gas karbon, Indonesia bersama ADB sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) untuk mempensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya Energi Baru Terbarukan (EBT). 

“Dalam konteks ETM, Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama dengan lembaga terkait untuk menciptakan kerangka yang dapat meminimalisasi risiko dan biaya. Hal ini untuk memastikan transisi yang adil dan terjangkau, bagi masyarakat, PT PLN dan APBN”, terang Sri Mulyani seperti dikutip kemenkeu.go.id. 

Di akhir pertemuan, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan  ASEAN  (ASEAN  Chairmanship) 2022. Sebagai negara yang  akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN tahun 2023 mendatang. Persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan.